Menuju Pileg 2024 DPRP Papua

Pnt. ISAK HENDRIKUS ARCE RUMBARAR,ST.MM  calon Anggota DPRP Papua dapil VI Biak Supiori 

 SALAM NARASI WARAS (NARWAR)

Mahkama Konstitusi tetapkan sistem Pemilu Indonesia Proporsional Terbuka tahun 2024, artinya tidak ada perubahan atas Pemilu yang sudah berlangsung sebelumnya.

Itu artinya bersaing secara terbuka dan  semoga kita semakin dewasa dalam kehidupan demokrasi yang lebih baik.

sistem proporsional tebukah, pemilih memiliki fleksibilitas dalam memilih calon yang di anggap sesuai dengan preferensi yang dianggap mampu mewakili mereka,

pemilih juga berpartisipasi langsung sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik

kawasa Byak Pemilih Cerdas, Pilihan Cermat, wujudkan Figur Cepat tanggap dan Cekatan,

my card caleg

momen 121212
hotel aerowisata biak 12 desmber 2012 

MAHASISWA SENIOR BUKAN SEKEDAR SENIOR

Putusan MK yang Aneh

 Berbicara tatanan dan paradigma perjalanan politik demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sampai saat ini terkesan masih mencari model, tentu kita inginkan arah dan dinamika demokrasi kita haruslah ke arah yang lebih baik.
Mahkama Konstitusi,sebagai pengadil dalam administrasi dan kedudukan ketentuan penyelenggara  pemerintahanadalah, meupakan wadah yang klimaks dalam pengambilan keputusan  bersifat final.
Tentu pada posisi, kita semua berharap MK jeli melihat perjalan demokrasi kita jika di tinjau dari dimensi yang berbeda tetapi mempunyai sumber yang pasti dari UUD 1945
Terkait dengan hal itu, maka keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan penggugat atas uji materi Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 terkait ketentuan proses verifikasi partai politik (parpol) dan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) dalam Pasal 208 dan Pasal 209, memberikan nuansa positif bagi parpol menengah ke bawah. MK memutuskan semua parpol yang ikut pemilu 2014 harus lolos verifikasi KPU. Begitu pula, besaran angka PT 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR, tidak untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Realitanya bahwa selama ini Partai yang tidak mencapai (parliamentary threshold/PT) justru "sapi perah" Pusatnya tambah melihat subtansi keterwakilan anggotanya di parlemen pada pada setiap kabupaten kota.
kondisi ini menjadikan opini yang berkembang di masyarakat tentang kinerja DPRD yang tidak relevan dengan kepentingan masyarakat yang di wakilinya
Apalagi momen berkaitan dengan PILKADA, dari sisi penyerapan aspirasi pada fraksi pada setiap tingkatan tentu putus dan justru mewujudkan kos politik yang mahal, dan membuat kondisi politik demokrasi kita tidak elegan dan cenderung menjadi politik negatif
Dari kondisi ini MK tidak semata - mata melihat dari organisai dengan kategori atas dan menengah tetapi lebih kepada kekuatan politik yang terstruktur,minat kedaerahan dengan mengabaikan centralisasi dan dan evoria kefiguran yang tidak di menggandeng kekuatan politik yang memadai jika ini di kaji secara menyeluruh maka MK TIDAK AKAN MEMUTUSKAN KEPUTUSAN YANG ANEH



>ir<

SAYA SEBAGAI CEO KELOMPOK USAHA BAKRIE

Boleh dikata Kelompok Usaha Bakrie saat ini hampir menjalar pada semua aspek kehidupan yang di lakoni semua Masyarakat, lebih khusus Masyarakat Indonesia, semisal saya mau tidur di sebuah rumah(bakrie  property) , bangun pagi sarapan(Bakrie agribisnis), Nonton Televisi,(Bakrie ),ke kantor dengan mobil (Bakrie oil,gas,metal) di jalan yang saya lalui(Bakrie infrastruktur dan coal) sambil telepon (Bakrie telekomunikasi),dll..

Pada kesempatan ini saya ucapkan turut berduka cita atas kepergian Ibunda tercinta keluarga Bakrie,tentu kepergian Almarhum merupakan suatu yang berkurang pada kelompok usaha bakrie karena kita tahu bahwa melalui Ibunda tercinta nasihat - nasihat beliau yang sangat sangat bijaksana  mampu mengawal terobosan Kelompok Usaha Bakrie dalam mengembangkan Usaha yang tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat di Negara Indonesia.

Dari contoh perjalanan saya diatas tentu Kelompok Usaha Bakrie mempunyai terobosan yang sangat elegan dalam beberapa hal yaitu

1. Menjadi kelompok usaha yang dalam tempo 70 tahun berekspansi ke ke semua aspek yang tentu dapat menjadi kelompok usaha yang terdepan dan mandiri dalam mewujudkan kebangaan dalam konteks kehidupan kita sebagai warga Negara Indonesia.
2. Menjadi terdepan dalam menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda di indonesia dengan manajemen yang profesional
3. Menjadi Kelompok Usaha yang tidak mengejar profit semata tetapi mewujudkan pegabdian untuk negeri.
4. Kelompok Usaha Bakrie menjadi kelompok usaha yang tersebar hampir di seluruh pelosok tanah air dengan menjamah masyarakat kelas atas hingga masyarakat di pelosok dusun - dusun.

Dari ke (4) empat gambaran yang tersebut diatas maka sangat jelas kelebihan dalam pengelolaan Kelompok Usaha Bakrie maka saya akan menciptakan AKAR YANG KUAT untuk selalu menopang usaha bakrie dengan kontrol dan manajemen yang kuat dibawah suatu wadah yang saya namakan BANK BAKRIE. akar yang kuat yang dimaksud yang merupakan debitur utama adalah menciptakan semi enterpriner yang bergerak dalam usaha mikro dengan jumlah 10 juta kader (21 tahun sampai 29 tahun)di seluruh pelosok NKRI dengan tidak mengembangkan infrastruktur BANK BAKRIE pada awalnya tetapi memanfaatkan Bakrie Telekom sebagai pengendali dalam bentuk voucher,usaha mikro disini adalah, merupakan usaha yang dapat diarahkan menjadi mandiri dan dapat bertanggung jawab serta dapat menjadi pilot program pada lingkungannya untuk lebih menjadikan Bakrie Group di Masyarakat

  

Tidak bisa di pungkiri bahwa, semakin besarnya Kelompok Usaha Bakrie tidak lepas juga dari isu miring diantaranya

1. Isu Kelompok Usaha Bakrie indentik dengan Bapak Aburiczal Bakrie tentu hal ini akan mengundang pesimisme di pasar yang berkaitan dengan Kelompok Usaha Bakrie sehingga sebagai CEO tentu lebih profesional untuk menjalankan Kelompok Usaha Bakrie apalagi pada saat ini Bapak Aburizal Bakrie menjadi calon tunggal dari Partai Golongan Karya (Partai Golkar ) saat ini Bapak Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar tentu Kelompok Usaha Bakrie akan dikaitkan dengan dinamika Politik, dimana  asumsi masyarakat kita bahwa Politik itu sesuatu yang negatif maka langka menciptakan AKAR YANG KUAT merupakan langka konkrit untuk menepis itu. disampaing itu PENERUS Aburizal Bakrie dan keluarga sudah saatnya di berdayakan untuk mengendalikan Kelompok Usaha Bakrie
2. Isu LAPINDO merupakan isu yang saat ini sangat dikait dengan Kelompok Usaha Bakrie walau KUB tidak terlalu terlibat didalam LAPINDO maka untuk daerah sidoarjo yang di rekrut sebagai Kader Akar Rumput adalah lebih diarahkan kepada korban yang tentunya akan lebih di tekankan pada kemudahan pada permodalan perlu diketahui bahwa kelompok AKAR YANG KUAT adalah yang sudah punya inisiatif dan BAKRIE BANK memberikan kemudahan dapam pengembangan yang dipertanggung jawabkan.walaupun Kelompok Usaha Bakrei sudah menyelesaikan dengan total hampir 7 Triliun atau boleh dikata 10 kalilipat dari nilai sebenarnya namun sering dimanfaat kan pihak ketiga tentang isu tersebut dalam menjatuhkan eksistensi Kelompok Usaha Bakrie sehingga butuh berbagai advokasi termasuk yang baru saja saya sampaikan.
3. Isu pajak merupakan yang selama ini menyentuh Kelompok Usaha Bakrie sehingga dengan memberdayakan kader AKAR YANG KUAT sebagai pelopor dalam pembayaran pajak pada daerahnya dengan taqline Bakri Untuk Negeri. walaupun persoalan pajak oleh pihak ketiga diamnfaatkan untuk menjatuhkan eksistensi Kelompok Usaha Bakrie didalamnnya tentu terdapat nama Bapak Aburizal Bakrie di tinjau dari kepentingan 2014

Dengan menglola isu tersebut diatas, maka peluang Kelompok Usaha Bakrie akan menjadi lebih mudah untuk ekspansi baik melalui pemberdayaan untuk investasi dan juga peluang dalam lingkup - lingkup yang menyentuh kepada kebutuhan orang per orang  

BAKRIE BANK kedepannya merupakan tempat berkumpul para pemula enterprenuer dan tempat Lulusnya para SARJANA TEKNIK ENTERPRENUER tampa GELAR yang menjadi pagar menjadi  aset dalam menjaga eksistensi Kelompok Usaha Bakrie yang bermanfaat bagi kemandirian dan kesehjateraan serta kebanggaan bangsa sesuai komitmen Bakrie Group yaitu BAKRIE UNTUK NEGERI

SALAM

>IR<

  

PEMBUKTIAN MOTO SUARA GOLKAR SUARA RAKYAT

Bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya melalui Sekretaris Jenderal membecakan keputusan penting tentang kondisi isu BBM yang terdiri dari 4 paoint yaitu :

1. Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM

2. Karena menaikkan dan tidak menaikkan menjadi domain pemerintah, posisi Golkar melalui FPG tetap mengawasi dan mengktritisi bilamana ada hal - hal yang tidak sjalan dengan kepentingan Masyarakat.

3. Partai Golkar tetap mempertahankan subsidi energi diberikan

4. sikap politik partai Golkar ini intruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR agar dapat dilaksanakan.

momentum tersebut menjadi hal yang terpenting di Masyarakat bahwa jika ada yang mengatakan bahwa ini merupkan politik pencitraan hal tersebut mungkin jauh tetapi yang terpenting adalah bahwa Golkar memikan peran sebagai Partai yang mempunyai moto Suara Golkar adalah suara Rakyat maka tentu suara rakyat yang memlih Presiden SBY dan suara rakyat yang menolak kenaikan harga BBM tidak boleh diabaikan.

ada hal penting yang dipandang dari keputusan tersebut diatas yang berguna bagi masyarakat adalah

1. Partai Golkar sebagai partai representasi masyarakat maka aspirasi mereka tentu harus di tindak lanjuti sehingga masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa tidak terlalu larut dalam aksi - aksi anarkis yang tentu merugikan Masyarakat.

2.keputusan Partai Golkar sebagai representase masyarakt tentu akan mempunyai dampak politik yang membantu pemerintah dalam menjalankan amananh dari rakyat hingga tuntas

3.sebagai pendidikan politik bagi Masyarakat tentang kinerja Partai Politk dalam memperjuangkan kepentingan Masyarakat melalui alat perjuangan yang mendapat legitimasi dari Masyarakat yang Fraksi.

4. pendidikan organisasi kepada internal partai Golongan Karya tentang arti keselarasan tentang kader fungsional Partai Golongan Karya baik di legsilatif maupun eksekutif.

 keputusan dari DPP Partai Golkar seraya mengiringi perjalan ketua umum DPP Partai Golkar dalam memulai lawwatannya pada Provinsi paling timur yaitu provinsi Papua dengan membuka  Rakornis bidang Pemenangan Pemilu wialyah timur meliputi Provinsi Papua,Papua Barat,Maluku,Maluku Utara.