pidato ''curhat'' SBY tentang pengirim sms gelap

Berikut isi pidato lengkap SBY saat berbicara di Bandara Halim Perdanakusuma, sesaat sebelum keberangkatannya ke Kalimantan Barat, Senin (30/5/2011):

Saudara-saudara, selama dua hari libur, saya menerima tamu dan bertemu dengan banyak sahabat. Kita bicarakan banyak hal termasuk yang beredar di masyarakat, berkaitan dengan pemberitaan yang tidak jelas sumbernya, mengandung fitnah yang sangat keterlaluan.

Kalau bicara fitnah, banyak orang negeri ini yang menjadi korban, saya salah satunya. Selama mengemban amanah melalui pemilu yang sah dan demokratis, saya kira ratusan fitnah datang kepada saya. Selama ini saya memilih diam. Satu kali dua kali manakala fitnah itu keterlaluan, maka demi nama baik dan merupakan hak saya, saya perlu memberi penjelasan.

Banyak saudara-saudara kita di republik ini yang juga sering jadi korban fitnah. Tapi mereka tidak percaya, tidak bisa bicara dan tidak punya ruang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa mewakili mereka yg selama ini menjadi korban fitnah.

Saudara, sebagai WNI dan kepala negara saya sedih dan prihatin jika ada saudara kita memiliki perilaku menyebar fitnah tanpa beban apapun, tanpa merasakan. Tadinya saya berharap dengan teknologi informasi yang berkembang seperti SMS, Twitter, BB dan semua jenis media online itu bisa meningkatkan kehidupan bangsa. Itu yang harus dilakukan, bukan media itu digunakan untuk menyebarkan fitnah dan pembunuhan karakter, caci maki terhadap siapapun. Bukan cuma saya, tapi siapapun yang jadi korban teknologi informasi dewasa ini.

Saudara, apa yang saya ketahui, fitnah yang dilemparkan oleh seseorang dari tempat gelap sangat luar biasa. Saya katakan dengan bahasa terang, mereka tidak bertanggung jawab, tidak ksatria, pengecut karena tidak menampakkan diri.

Janganlah terus menerus menyebarkan racun fitnah. Muncullah secara ksatria, mari kita berhadapan demi hukum dan keadilan. Itu 1000 persen tidak mengandung kebenaran. Katanya ada mega skandal Bank Century, itu-itu lagi. Disebutkan tindakan saya yang tidak terpuji. Ada lagi dikatakan PD punya tabungan Rp 47 triliun dan demokrat harus menjelaskan. Terbalik logikanya. Dia yang menuduh dia yang membuktikan.

Jangan lakukan sesuatu dengan sembunyi melalui apa yang beredar sekarang ini. Zaman dahulu dengan alasan demokrasi belum mekar, belum ada kebebasan berbicara dan organ kekuasaan negara bisa ambil tindakan. Mungkin orang takut sampaikan pendapatnya. Sekarang tersedia media massa yang mendiskreditkan di antara kita. Ada tersedia dan sah. Silahkan saja, itu bagian dari kebebasan berbicara.

Saya tidak bisa menerima jika cara seperti itu berlangsung di negeri kita. Saya menyeru supaya tidak diteruskan. Saya juga menyeru mereka yang difitnah untuk menggunakan haknya.

Saya ingin menyeru pada masyarakat Indonesia, janganlah negeri ini jadi tanah dan lautan fitnah, tidak akan mencerdaskan bangsa. Marilah kita menjadi bangsa yang benar-benar beradab, civilized. Justru saat ini kita harus menyatukan langkah untuk bekerjabersama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Saya juga ingatkan, muncul situasi sekarang ini kegiatan mengadu domba satu sama lain. Mari kita aware satu sama lain.

Saya juga imbau media massa, yang punya peran sangat luhur juga, ariflah. Bayangkan kalau sebuah sumber yang sangat tidak jelas diangkat menjadi sumber berita. Rakyat kita ini dapat apa. Mestinya kita bersyukur ketika negeri kita saat ini memiliki momentum, telah melalui masa gelap. Jangan kita merugi energi kita habis untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Kehidupan yang bermoral, beretika, beradab, segalanya dipertanggungjawabkan secara ksatria, tidak pengecut.

 (di kutip dari detik.com)
>ir<

SBY tantang "berkelahi"

tidak salah kalau Presiden kita selalu curhat tentang apa yang dilalaminya berkaitan dengan kapasitas beliau sebagai Presiden Repubilk Indonesia terkadang karena tidak ada kisi normatif dalam menyampaikan kehendak sehingga ungkapan kepada Presiden kita melkebihi dari apa yang di sampaikan dan kita dengar secara wajar mulai dari kerbau hingga seks sesama jenis
tetapi itulah rsiko yang di dapatkan dalam negara demokratis yang hukunya tidak di jalankan secara baik dan benar sehingga mencerca presiden itu hal yang biasa menuru rakyat
yang paling krusial adalah figur SBY sebagai pembina partai Demokrat yang akhir - akhir inio di rundung persoalan korupsi tentunya karena SBY sebagai pembina maka kebijaana partai dalam anggaran dan bagaiman mendapatkan anggaran maka tyentu berkoordinasi dengan pembina tentu itu yang menjadi wacana di masyarakat.

muncul kekawatiran bahwa tampilnmya SBY dalam menjelaskan sendiri aqkar persoalan tentu mengindikasikan bahwa jangan samapai bawahan salah bicara ,samapai ruhut yang selama ini dikenal sebvagaiu corong partai di pangkas karena kekawatiran itu tentu kalau orang bersalah pasti sanagat berhat i hati dalam berbicara
maka tampilnya SBY sebagai pembicara langsung dapat di simpulkan sebagai sumbatan demokrasi dan terksesan tapil bertanggung jawab dalam menutupi sesuatu yang sangat krusial terjadi internalk dan di kuatrikan terbuka ke publik !!!

>ir<

Tupai pun bisa jatuh!!!

perumpaan diatas mungkin sangat tepat jika kita kaitkan dengan kondisi Partai Demokrat yang menmakan diri sebagai partai penguasa yang modrn,kredibel dan demokratis,ketika mereka kondisikan kemesraan dalam membagi kekuasan sekaligus membagai harta dan dan upeti muncul kerakusan yang sanagt luarbiasa dan menjadi indikator dalam konteks yang di sebut suap dan uang licin.

Demokrat sebenarnya mempunyai sistem yang lasim seperti organisasi pada umunya yang mempunyai seorang yang betuga dalam menjaga sekjaligus mempertanggungjawabkan keuangan kepada penanggung jawab dan juag pelindung dari p;artai tersebut sebut saja nama SBY,AUN,AM mereka adalah orang yang pasti mengetahui tentang proses dan keman dana partai yang di seving untuk 2014 akan di parkir sekaligus di proyeksi untuk kepentingan yang akan datang

yang menjadi korban adalah nasuridin yang sebenarnya dia tahu itu salah tetapi apa dikata ini dalam rangka mengamankan pimpinan jadi mau tidak mau harus berkeja dengan semangat namun tidak semua orang Indonesia seperti petinggi partai diatas muncul ketua MK yang malas tau dan akhirnya bobrok dri demokrat terkuak dan ini berrati hancurlah nama partai besar tersebut dan itu berati sepandai - pandainya tupai melompat pasti jatuh juga demokrat kau boleh bangga selama ini tapi sepertinya nad sudah mulai jatuh !!!!!!!

NEGARA YANG LUAS JANKAUAN YANG TERBATAS TENTU YANG DI PANEN TIKUS(korptor)PERAMPOK(teroris)dan KERIBUTAN(warna sari gusur,PSSI,dan lain - lain serta lain - lain akan datang lain-lagi!!!!

daerah yang luas adalah tantangan yang di hadapi pemangku kebijakan atau pemerintah dalam,mensehjaterakan masyarakat yang di pimpinnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah contoh pada pernyataan yang ada pada pendahuluan tulisan ini bahwa untuk memperpendek penglihatan hingga daerah yang ada paling bawah adalah  dengan menggunakan alat bantu.

pada konteks ini ketika kita berbicara pada mengurangi luas wilayah tentu tidak mungkin  karena akan berhadapan dengan isu disintegrasi bangsa , namun itulah persoalan utama yang selalu akan bersinggungan dengan arah dan semagant pemernitah dalam memajukan rakya yang tentunya sudah ada komitmen namun tetap akan tidak tercapai karena luas wilayah dan akan berimbas pada gagalnya kesehjahteraan dan akan muncul keinginan untuk kontaradiksi dengan negara dan disitulah muntul persoalan HAM

jadi karena persoalanya adalah jarak yang terbenttang maka sistem pemerintahan kita tidak bisa kita kopi paste dari sistem pemerintahan yang ada pada saat ini karena konsep yang ada adalah konfersi dari sistem monarki yang tentunya pengawasannya sudah berjalan berabad - abad dan sudah sanat mandri dengan demikian rentang kendali di perpendek bukan dengan konsep federasi namun menambah pilar namun pembagian peran dan tingkatan kordinasi yang langsung kepada akar rumput
maka dari kondisi diatas selain ada presiden  dan gubernur serta para menteri (khusus menteri saya belum mengerti apa peran mereka) perlu ada figur yang mempunyai kewenangan dalam
1. mengatur arah dan kebijakan tibmas(kepolisian hukum dan lainnya)
2. mengatur kebijakan ekonomi luar negeri dan integrasinya ke Indonesia
3. mengatur arah pengembangan lingkungan hidup dan perlindungan potensi SDM
4. mengatur arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah
5. dan lain - lain yang di anggap berpotensi terhadap percepatan kesehjahteraan masyarakat.
figur tersebut tersebut dengan sebutan presiden wilayah "PRESWIL'' dapat terbagai dalam 5 (lima) sampai 7 (tujuh) preswil tentu preswil mempunyai peran tidak mempenyai kewenangan TNI dan kebikajan luar negeri dan masing - masing wilayah mempunyai arah kebijakan tentang mata uang dan arah penjabarannya hal ini dimaksudkan untuk menimilasisr penggelapan dan kecurangan dalam dunia keuangan
dengan lingkupa kebijakan diatas maka preswil di tunjuk oleh Presiden namun arah kebijakan preswil di tentutakan oleh legislatif setinggkat DPR RI sekarang

demikian sedikit dari pandangan saya dan saran masukan dari saudara2 untuk melengkapi ini sangat di harapkan salam!!!!

>ir<

Bagaimana Negara mau maju!!! kalau kaki pendek!!!!

daerah yang luas adalah tantangan yang di hadapi pemangku kebijakan atau pemerintah dalam,mensehjaterakan masyarakat yang di pimpinnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah contoh pada pernyataan yang ada pada pendahuluan tulisan ini bahwa untuk memperpendek penglihatan hingga daerah yang ada paling bawah adalah  dengan menggunakan alat bantu.

pada konteks ini ketika kita berbicara pada mengurangi luas wilayah tentu tidak mungkin  karena akan berhadapan dengan isu disintegrasi bangsa , namun itulah persoalan utama yang selalu akan bersinggungan dengan arah dan semagant pemernitah dalam memajukan rakya yang tentunya sudah ada komitmen namun tetap akan tidak tercapai karena luas wilayah dan akan berimbas pada gagalnya kesehjahteraan dan akan muncul keinginan untuk kontaradiksi dengan negara dan disitulah muntul persoalan HAM

jadi karena persoalanya adalah jarak yang terbenttang maka sistem pemerintahan kita tidak bisa kita kopi paste dari sistem pemerintahan yang ada pada saat ini karena konsep yang ada adalah konfersi dari sistem monarki yang tentunya pengawasannya sudah berjalan berabad - abad dan sudah sanat mandri dengan demikian rentang kendali di perpendek bukan dengan konsep federasi namun menambah pilar namun pembagian peran dan tingkatan kordinasi yang langsung kepada akar rumput
maka dari kondisi diatas selain ada presiden  dan gubernur serta para menteri (khusus menteri saya belum mengerti apa peran mereka) perlu ada figur yang mempunyai kewenangan dalam
1. mengatur arah dan kebijakan tibmas(kepolisian hukum dan lainnya)
2. mengatur kebijakan ekonomi luar negeri dan integrasinya ke Indonesia
3. mengatur arah pengembangan lingkungan hidup dan perlindungan potensi SDM
4. mengatur arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah
5. dan lain - lain yang di anggap berpotensi terhadap percepatan kesehjahteraan masyarakat.
figur tersebut tersebut dengan sebutan presiden wilayah "PRESWIL'' dapat terbagai dalam 5 (lima) sampai 7 (tujuh) preswil tentu preswil mempunyai peran tidak mempenyai kewenangan TNI dan kebikajan luar negeri dan masing - masing wilayah mempunyai arah kebijakan tentang mata uang dan arah penjabarannya hal ini dimaksudkan untuk menimilasisr penggelapan dan kecurangan dalam dunia keuangan
dengan lingkupa kebijakan diatas maka preswil di tunjuk oleh Presiden namun arah kebijakan preswil di tentutakan oleh legislatif setinggkat DPR RI sekarang

demikian sedikit dari pandangan saya dan saran masukan dari saudara2 untuk melengkapi ini sangat di harapkan salam!!!!

>ir<

BECAUSE REEL AT YOU

bahwa sebagai makluk sosial maka segala sesuatu yang ada pada ku ingin kau pahami namun semua maksud itu ada padamu anda yang menetukan saya duduk,berdiri maupun berlari ''karena semua ada padamu''>ir<

pelantikan PD AMPG kota jayapura

bertempat di sekrtariat DPD Golkar kota Jayapura tnggal 14 mei 2010 dilangsungkan acara pelantikan Pimpinana Daerah (PD) AMPG kota jayapura sdr Simon Latua dan Arebo sebagai ketua dan sekretaris PD AMPG kota Jayapura 2010 - 2015