Tupai pun bisa jatuh!!!

perumpaan diatas mungkin sangat tepat jika kita kaitkan dengan kondisi Partai Demokrat yang menmakan diri sebagai partai penguasa yang modrn,kredibel dan demokratis,ketika mereka kondisikan kemesraan dalam membagi kekuasan sekaligus membagai harta dan dan upeti muncul kerakusan yang sanagt luarbiasa dan menjadi indikator dalam konteks yang di sebut suap dan uang licin.

Demokrat sebenarnya mempunyai sistem yang lasim seperti organisasi pada umunya yang mempunyai seorang yang betuga dalam menjaga sekjaligus mempertanggungjawabkan keuangan kepada penanggung jawab dan juag pelindung dari p;artai tersebut sebut saja nama SBY,AUN,AM mereka adalah orang yang pasti mengetahui tentang proses dan keman dana partai yang di seving untuk 2014 akan di parkir sekaligus di proyeksi untuk kepentingan yang akan datang

yang menjadi korban adalah nasuridin yang sebenarnya dia tahu itu salah tetapi apa dikata ini dalam rangka mengamankan pimpinan jadi mau tidak mau harus berkeja dengan semangat namun tidak semua orang Indonesia seperti petinggi partai diatas muncul ketua MK yang malas tau dan akhirnya bobrok dri demokrat terkuak dan ini berrati hancurlah nama partai besar tersebut dan itu berati sepandai - pandainya tupai melompat pasti jatuh juga demokrat kau boleh bangga selama ini tapi sepertinya nad sudah mulai jatuh !!!!!!!

NEGARA YANG LUAS JANKAUAN YANG TERBATAS TENTU YANG DI PANEN TIKUS(korptor)PERAMPOK(teroris)dan KERIBUTAN(warna sari gusur,PSSI,dan lain - lain serta lain - lain akan datang lain-lagi!!!!

daerah yang luas adalah tantangan yang di hadapi pemangku kebijakan atau pemerintah dalam,mensehjaterakan masyarakat yang di pimpinnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah contoh pada pernyataan yang ada pada pendahuluan tulisan ini bahwa untuk memperpendek penglihatan hingga daerah yang ada paling bawah adalah  dengan menggunakan alat bantu.

pada konteks ini ketika kita berbicara pada mengurangi luas wilayah tentu tidak mungkin  karena akan berhadapan dengan isu disintegrasi bangsa , namun itulah persoalan utama yang selalu akan bersinggungan dengan arah dan semagant pemernitah dalam memajukan rakya yang tentunya sudah ada komitmen namun tetap akan tidak tercapai karena luas wilayah dan akan berimbas pada gagalnya kesehjahteraan dan akan muncul keinginan untuk kontaradiksi dengan negara dan disitulah muntul persoalan HAM

jadi karena persoalanya adalah jarak yang terbenttang maka sistem pemerintahan kita tidak bisa kita kopi paste dari sistem pemerintahan yang ada pada saat ini karena konsep yang ada adalah konfersi dari sistem monarki yang tentunya pengawasannya sudah berjalan berabad - abad dan sudah sanat mandri dengan demikian rentang kendali di perpendek bukan dengan konsep federasi namun menambah pilar namun pembagian peran dan tingkatan kordinasi yang langsung kepada akar rumput
maka dari kondisi diatas selain ada presiden  dan gubernur serta para menteri (khusus menteri saya belum mengerti apa peran mereka) perlu ada figur yang mempunyai kewenangan dalam
1. mengatur arah dan kebijakan tibmas(kepolisian hukum dan lainnya)
2. mengatur kebijakan ekonomi luar negeri dan integrasinya ke Indonesia
3. mengatur arah pengembangan lingkungan hidup dan perlindungan potensi SDM
4. mengatur arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah
5. dan lain - lain yang di anggap berpotensi terhadap percepatan kesehjahteraan masyarakat.
figur tersebut tersebut dengan sebutan presiden wilayah "PRESWIL'' dapat terbagai dalam 5 (lima) sampai 7 (tujuh) preswil tentu preswil mempunyai peran tidak mempenyai kewenangan TNI dan kebikajan luar negeri dan masing - masing wilayah mempunyai arah kebijakan tentang mata uang dan arah penjabarannya hal ini dimaksudkan untuk menimilasisr penggelapan dan kecurangan dalam dunia keuangan
dengan lingkupa kebijakan diatas maka preswil di tunjuk oleh Presiden namun arah kebijakan preswil di tentutakan oleh legislatif setinggkat DPR RI sekarang

demikian sedikit dari pandangan saya dan saran masukan dari saudara2 untuk melengkapi ini sangat di harapkan salam!!!!

>ir<

Bagaimana Negara mau maju!!! kalau kaki pendek!!!!

daerah yang luas adalah tantangan yang di hadapi pemangku kebijakan atau pemerintah dalam,mensehjaterakan masyarakat yang di pimpinnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah contoh pada pernyataan yang ada pada pendahuluan tulisan ini bahwa untuk memperpendek penglihatan hingga daerah yang ada paling bawah adalah  dengan menggunakan alat bantu.

pada konteks ini ketika kita berbicara pada mengurangi luas wilayah tentu tidak mungkin  karena akan berhadapan dengan isu disintegrasi bangsa , namun itulah persoalan utama yang selalu akan bersinggungan dengan arah dan semagant pemernitah dalam memajukan rakya yang tentunya sudah ada komitmen namun tetap akan tidak tercapai karena luas wilayah dan akan berimbas pada gagalnya kesehjahteraan dan akan muncul keinginan untuk kontaradiksi dengan negara dan disitulah muntul persoalan HAM

jadi karena persoalanya adalah jarak yang terbenttang maka sistem pemerintahan kita tidak bisa kita kopi paste dari sistem pemerintahan yang ada pada saat ini karena konsep yang ada adalah konfersi dari sistem monarki yang tentunya pengawasannya sudah berjalan berabad - abad dan sudah sanat mandri dengan demikian rentang kendali di perpendek bukan dengan konsep federasi namun menambah pilar namun pembagian peran dan tingkatan kordinasi yang langsung kepada akar rumput
maka dari kondisi diatas selain ada presiden  dan gubernur serta para menteri (khusus menteri saya belum mengerti apa peran mereka) perlu ada figur yang mempunyai kewenangan dalam
1. mengatur arah dan kebijakan tibmas(kepolisian hukum dan lainnya)
2. mengatur kebijakan ekonomi luar negeri dan integrasinya ke Indonesia
3. mengatur arah pengembangan lingkungan hidup dan perlindungan potensi SDM
4. mengatur arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah
5. dan lain - lain yang di anggap berpotensi terhadap percepatan kesehjahteraan masyarakat.
figur tersebut tersebut dengan sebutan presiden wilayah "PRESWIL'' dapat terbagai dalam 5 (lima) sampai 7 (tujuh) preswil tentu preswil mempunyai peran tidak mempenyai kewenangan TNI dan kebikajan luar negeri dan masing - masing wilayah mempunyai arah kebijakan tentang mata uang dan arah penjabarannya hal ini dimaksudkan untuk menimilasisr penggelapan dan kecurangan dalam dunia keuangan
dengan lingkupa kebijakan diatas maka preswil di tunjuk oleh Presiden namun arah kebijakan preswil di tentutakan oleh legislatif setinggkat DPR RI sekarang

demikian sedikit dari pandangan saya dan saran masukan dari saudara2 untuk melengkapi ini sangat di harapkan salam!!!!

>ir<

BECAUSE REEL AT YOU

bahwa sebagai makluk sosial maka segala sesuatu yang ada pada ku ingin kau pahami namun semua maksud itu ada padamu anda yang menetukan saya duduk,berdiri maupun berlari ''karena semua ada padamu''>ir<

pelantikan PD AMPG kota jayapura

bertempat di sekrtariat DPD Golkar kota Jayapura tnggal 14 mei 2010 dilangsungkan acara pelantikan Pimpinana Daerah (PD) AMPG kota jayapura sdr Simon Latua dan Arebo sebagai ketua dan sekretaris PD AMPG kota Jayapura 2010 - 2015

LPM Diminta Berperan dalam Pembangunan

Rabu, 26 Januari 2011
JAKARTA (Suara Karya): Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diminta berpe- ran
aktif untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, LPM harus meningkatkan sinergi
dengan aparat pemerintah mulai dari tingkat bawah untuk mengembangkan kemampuan
masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Untuk itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie
meminta LPM tidak diarahkan ke politik atau partai politik (parpol) tertentu. "Jangan
sekali-sekali LPM diarahkan ke politik. Kita bekerja dengan hati untuk masyarakat,"
katanya saat berbicara pada acara Orientasi Kerja LPM di Jakarta, Selasa (25/1).
Menurut dia, LPM harus merupakan gerakan masyarakat dan benar-benar
memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, LPM harus berdaya dan bekerja untuk
mengembangkan kemampuan masyarakat dan bukan sekadar bagi-bagi uang dari
pemerintah.
"Untuk itu, masyarakat bisa berkontribusi dan membantu pemerintah melaksanakan
pembangunan daerah. Jadi, tak boleh ada parpol mana pun mengklaim keberhasilan
ini," tuturnya.
Pada kesempatan ini, Aburizal lantas menceritakan berbagai program yang
dilaksanakannya saat menjadi Menko Kesra. Pertama, program untuk masyarakat
miskin yang dananya sepenuhnya berasal dari masyarakat. Untuk kelompok ini
terdapat program bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatan
masyarakat (jamkesmas). Selanjutnya kedua, untuk kelompok orang yang
sebenarnya mampu bekerja, tapi tidak tahu mau bekerja apa. "Di sini ada program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri," ujarnya.
Saat ini, alokasi dana untuk PNPM baru sebesar Rp 1,5 miliar per kecamatan.
Namun, idealnya dana PNPM itu mencapai Rp 3 miliar per kecamatan. "Karena itu,
saya minta Fraksi Golkar DPR memperjuangkan soal ini. Selain itu juga ada dana
bergulir untuk masyarakat," ucap Aburizal.
Sedangkan program ketiga berupa bantuan dana dari perbankan. Bentuknya berupa
kredit usaha rakyat. "Di mana jaminannya dari lembaga penjamin kredit. Pemerintah
memberikan dana kepada penjamin kredit yang besarnya 10 persen dari dana KUR
yang dikucurkan.
"Jika ketiga kelompok program ini berjalan, maka akan mampu meningkatkan
pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan," tuturnya.
Mitra
Sementara itu, Ketua Umum LPM Idrus Marham mengatakan, LPM berfungsi untuk
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan di daerah,
khususnya di pedesaan. Dalam hal ini, LPM harus menjadi mitra pemerintah mulai
dari tingkat bawah untuk melaksanakan pembangunan.
"LPM mengusung prinsip bottom up (masukan dan kebutuhan dari masyarakat)
untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan.
Kegiatan LPM memang diutamakan di daerah pedesaan, namun pembangunan
masyarakat urban di perkotaan juga penting. Ini karena kantong-kantong
kemiskinan bukan hanya di pedesaan, melainkan juga diperkotaan," katanya.
Seperti diketahui, LPM terbentuk pada 2000 melalui Deklarasi Bandung
menggantikan LKMD.
Dalam Deklarasi Bandung disepakati penggantian nama dari Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan dan fungsi LPM ini tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden
Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

>ir<

SEMINAR UNCEN MENCARI GUBERNUR PAPUA YANG TEPAT

berkaitan dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan gubernur propinsi Papua maka bertempat di aula Universitas Cenderawasih BEM Uncen bekerja sama dengan Menkopolhukam Republik Indonesia melaksanakan sebuah seminar yang berjudul Papua memerlukan Gubernur/Kepala Daerah yang mampu mempercepat kesehjateraan masyarakat.

dengan nanrasumber Bupati Jayapura Hebel Melkias Suwae(HMS), bupati Mimika Klemen Tinal,Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe saya sendiri tidak tau apa indikator ketiga figur ini di jadikan nara sumber namun dari segi amatan kita sehari - hari ketiga figur ini sengaja maupun tidak sengaja adalah calon pemimpin masa depan papua HMS sebagai ketua DPD Golkar Propinsi Papua dan juga Bupati Kabupaten Jayapura yang mempunayi track record yang luar biasa dengan jargon pemberdayaan yang di lirik DPP Partai Golkar sebagai kader yang tepat di calonkan sebagai Gubernur Papua,Klemen Tinal yang dari segi finansial sangat memadai mampu melakukan apa saja untuk pencitraan dan tentu Lukas Enenmbe sebagai ketua DPD partai Demokrat Papau yang sudah di rekomendsikan sebagai calon Gubernur tentu mempunyai kiat - kiat tersendiri untuk maju sebagai Gubernur Papua dan kemarin adalah situasi yang tepat untuk mengukur leadership dari ketiga figur diatas.

ketika saya berdiskusi dengan seorang senior saya yang juga adalah sorang dosen sebuah kampus ternama di Papua beliau menyampaikan bahwa dari ketiga nara sumber yang menyampaikan materi hanya seorang figur yang menyampaikan materinya berdasarkan apa yang sudah dikerjakan (di ketahui bahwa ketiga nara sumber adalah kapasitas sebagai bupati di daerahnya masing - masing)
dari penilaian tersebut diatas maka indikator dalam menyampaikan maksud jika ingin mempercepat kesehjateraan Masyarakat Papua dalam tatanan undang - undang otonomi khusus bagi papua maka hal yang harus di perhatikan adalah; 

data; sangat penting karena merupakan faktor yang utama dalam mengukur sejauh mana kebijakan dalam kesehjateraan guna mendapatkan perbandingan dalam bentuk penyeragaman dan penyamarataan
penguasaan materi; merupakan faktor utama dalam mengukur kapasistas seseorang sebagai pemimpin yang mampu menguasai apa yang di kerjakan dan tidak bersifat insidentil dengan kata lain tiba saat tiba akal tetapai berdasarkan konsep pengelolaan data maka dapat direncakan secara sistematis solusi dari persoalan yang ingin di tuntaskan untuk mencapai kesempurnaan.
konsepsiner; merupakan hal yang di utamakan seorang leadership bahwa dalam melakukan konsep pengembangan masyarakat hal yang ingin di jalankan merupakan kebijakan yang keluar dari konsep figur tersebut dan masukan dari orang lain merupakan reverensi yang dapat di perhatikan sebagai maukan yang sinergi dengan pikiran konsep yang di kelauakan dalam bentuk kebijakan.


berdasakan kondisi yang terlihat diatas maka bukan hanya dapat di sampaikan secara sistematis diatas kertas tetapi dapat di buktikan menjadi pemangku kebijakan pada daerah tingkat II yang di pimpin tentu ketiga figur diatas adalah pemangku kebijakan pada daerah masing - masing maka dapat dilihat apakah ketiga figur tersebut diatas  mempunyai trade mark sesuai dengan kriteria menyampaikan maksud sebagai calon Gubernur Propinsi Papua................saya  anda dan kita yang menilai!!!!

>ir<