SBY tantang "berkelahi"

tidak salah kalau Presiden kita selalu curhat tentang apa yang dilalaminya berkaitan dengan kapasitas beliau sebagai Presiden Repubilk Indonesia terkadang karena tidak ada kisi normatif dalam menyampaikan kehendak sehingga ungkapan kepada Presiden kita melkebihi dari apa yang di sampaikan dan kita dengar secara wajar mulai dari kerbau hingga seks sesama jenis
tetapi itulah rsiko yang di dapatkan dalam negara demokratis yang hukunya tidak di jalankan secara baik dan benar sehingga mencerca presiden itu hal yang biasa menuru rakyat
yang paling krusial adalah figur SBY sebagai pembina partai Demokrat yang akhir - akhir inio di rundung persoalan korupsi tentunya karena SBY sebagai pembina maka kebijaana partai dalam anggaran dan bagaiman mendapatkan anggaran maka tyentu berkoordinasi dengan pembina tentu itu yang menjadi wacana di masyarakat.

muncul kekawatiran bahwa tampilnmya SBY dalam menjelaskan sendiri aqkar persoalan tentu mengindikasikan bahwa jangan samapai bawahan salah bicara ,samapai ruhut yang selama ini dikenal sebvagaiu corong partai di pangkas karena kekawatiran itu tentu kalau orang bersalah pasti sanagat berhat i hati dalam berbicara
maka tampilnya SBY sebagai pembicara langsung dapat di simpulkan sebagai sumbatan demokrasi dan terksesan tapil bertanggung jawab dalam menutupi sesuatu yang sangat krusial terjadi internalk dan di kuatrikan terbuka ke publik !!!

>ir<

Tupai pun bisa jatuh!!!

perumpaan diatas mungkin sangat tepat jika kita kaitkan dengan kondisi Partai Demokrat yang menmakan diri sebagai partai penguasa yang modrn,kredibel dan demokratis,ketika mereka kondisikan kemesraan dalam membagi kekuasan sekaligus membagai harta dan dan upeti muncul kerakusan yang sanagt luarbiasa dan menjadi indikator dalam konteks yang di sebut suap dan uang licin.

Demokrat sebenarnya mempunyai sistem yang lasim seperti organisasi pada umunya yang mempunyai seorang yang betuga dalam menjaga sekjaligus mempertanggungjawabkan keuangan kepada penanggung jawab dan juag pelindung dari p;artai tersebut sebut saja nama SBY,AUN,AM mereka adalah orang yang pasti mengetahui tentang proses dan keman dana partai yang di seving untuk 2014 akan di parkir sekaligus di proyeksi untuk kepentingan yang akan datang

yang menjadi korban adalah nasuridin yang sebenarnya dia tahu itu salah tetapi apa dikata ini dalam rangka mengamankan pimpinan jadi mau tidak mau harus berkeja dengan semangat namun tidak semua orang Indonesia seperti petinggi partai diatas muncul ketua MK yang malas tau dan akhirnya bobrok dri demokrat terkuak dan ini berrati hancurlah nama partai besar tersebut dan itu berati sepandai - pandainya tupai melompat pasti jatuh juga demokrat kau boleh bangga selama ini tapi sepertinya nad sudah mulai jatuh !!!!!!!

NEGARA YANG LUAS JANKAUAN YANG TERBATAS TENTU YANG DI PANEN TIKUS(korptor)PERAMPOK(teroris)dan KERIBUTAN(warna sari gusur,PSSI,dan lain - lain serta lain - lain akan datang lain-lagi!!!!

daerah yang luas adalah tantangan yang di hadapi pemangku kebijakan atau pemerintah dalam,mensehjaterakan masyarakat yang di pimpinnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah contoh pada pernyataan yang ada pada pendahuluan tulisan ini bahwa untuk memperpendek penglihatan hingga daerah yang ada paling bawah adalah  dengan menggunakan alat bantu.

pada konteks ini ketika kita berbicara pada mengurangi luas wilayah tentu tidak mungkin  karena akan berhadapan dengan isu disintegrasi bangsa , namun itulah persoalan utama yang selalu akan bersinggungan dengan arah dan semagant pemernitah dalam memajukan rakya yang tentunya sudah ada komitmen namun tetap akan tidak tercapai karena luas wilayah dan akan berimbas pada gagalnya kesehjahteraan dan akan muncul keinginan untuk kontaradiksi dengan negara dan disitulah muntul persoalan HAM

jadi karena persoalanya adalah jarak yang terbenttang maka sistem pemerintahan kita tidak bisa kita kopi paste dari sistem pemerintahan yang ada pada saat ini karena konsep yang ada adalah konfersi dari sistem monarki yang tentunya pengawasannya sudah berjalan berabad - abad dan sudah sanat mandri dengan demikian rentang kendali di perpendek bukan dengan konsep federasi namun menambah pilar namun pembagian peran dan tingkatan kordinasi yang langsung kepada akar rumput
maka dari kondisi diatas selain ada presiden  dan gubernur serta para menteri (khusus menteri saya belum mengerti apa peran mereka) perlu ada figur yang mempunyai kewenangan dalam
1. mengatur arah dan kebijakan tibmas(kepolisian hukum dan lainnya)
2. mengatur kebijakan ekonomi luar negeri dan integrasinya ke Indonesia
3. mengatur arah pengembangan lingkungan hidup dan perlindungan potensi SDM
4. mengatur arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah
5. dan lain - lain yang di anggap berpotensi terhadap percepatan kesehjahteraan masyarakat.
figur tersebut tersebut dengan sebutan presiden wilayah "PRESWIL'' dapat terbagai dalam 5 (lima) sampai 7 (tujuh) preswil tentu preswil mempunyai peran tidak mempenyai kewenangan TNI dan kebikajan luar negeri dan masing - masing wilayah mempunyai arah kebijakan tentang mata uang dan arah penjabarannya hal ini dimaksudkan untuk menimilasisr penggelapan dan kecurangan dalam dunia keuangan
dengan lingkupa kebijakan diatas maka preswil di tunjuk oleh Presiden namun arah kebijakan preswil di tentutakan oleh legislatif setinggkat DPR RI sekarang

demikian sedikit dari pandangan saya dan saran masukan dari saudara2 untuk melengkapi ini sangat di harapkan salam!!!!

>ir<

Bagaimana Negara mau maju!!! kalau kaki pendek!!!!

daerah yang luas adalah tantangan yang di hadapi pemangku kebijakan atau pemerintah dalam,mensehjaterakan masyarakat yang di pimpinnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah contoh pada pernyataan yang ada pada pendahuluan tulisan ini bahwa untuk memperpendek penglihatan hingga daerah yang ada paling bawah adalah  dengan menggunakan alat bantu.

pada konteks ini ketika kita berbicara pada mengurangi luas wilayah tentu tidak mungkin  karena akan berhadapan dengan isu disintegrasi bangsa , namun itulah persoalan utama yang selalu akan bersinggungan dengan arah dan semagant pemernitah dalam memajukan rakya yang tentunya sudah ada komitmen namun tetap akan tidak tercapai karena luas wilayah dan akan berimbas pada gagalnya kesehjahteraan dan akan muncul keinginan untuk kontaradiksi dengan negara dan disitulah muntul persoalan HAM

jadi karena persoalanya adalah jarak yang terbenttang maka sistem pemerintahan kita tidak bisa kita kopi paste dari sistem pemerintahan yang ada pada saat ini karena konsep yang ada adalah konfersi dari sistem monarki yang tentunya pengawasannya sudah berjalan berabad - abad dan sudah sanat mandri dengan demikian rentang kendali di perpendek bukan dengan konsep federasi namun menambah pilar namun pembagian peran dan tingkatan kordinasi yang langsung kepada akar rumput
maka dari kondisi diatas selain ada presiden  dan gubernur serta para menteri (khusus menteri saya belum mengerti apa peran mereka) perlu ada figur yang mempunyai kewenangan dalam
1. mengatur arah dan kebijakan tibmas(kepolisian hukum dan lainnya)
2. mengatur kebijakan ekonomi luar negeri dan integrasinya ke Indonesia
3. mengatur arah pengembangan lingkungan hidup dan perlindungan potensi SDM
4. mengatur arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah
5. dan lain - lain yang di anggap berpotensi terhadap percepatan kesehjahteraan masyarakat.
figur tersebut tersebut dengan sebutan presiden wilayah "PRESWIL'' dapat terbagai dalam 5 (lima) sampai 7 (tujuh) preswil tentu preswil mempunyai peran tidak mempenyai kewenangan TNI dan kebikajan luar negeri dan masing - masing wilayah mempunyai arah kebijakan tentang mata uang dan arah penjabarannya hal ini dimaksudkan untuk menimilasisr penggelapan dan kecurangan dalam dunia keuangan
dengan lingkupa kebijakan diatas maka preswil di tunjuk oleh Presiden namun arah kebijakan preswil di tentutakan oleh legislatif setinggkat DPR RI sekarang

demikian sedikit dari pandangan saya dan saran masukan dari saudara2 untuk melengkapi ini sangat di harapkan salam!!!!

>ir<

BECAUSE REEL AT YOU

bahwa sebagai makluk sosial maka segala sesuatu yang ada pada ku ingin kau pahami namun semua maksud itu ada padamu anda yang menetukan saya duduk,berdiri maupun berlari ''karena semua ada padamu''>ir<

pelantikan PD AMPG kota jayapura

bertempat di sekrtariat DPD Golkar kota Jayapura tnggal 14 mei 2010 dilangsungkan acara pelantikan Pimpinana Daerah (PD) AMPG kota jayapura sdr Simon Latua dan Arebo sebagai ketua dan sekretaris PD AMPG kota Jayapura 2010 - 2015

LPM Diminta Berperan dalam Pembangunan

Rabu, 26 Januari 2011
JAKARTA (Suara Karya): Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diminta berpe- ran
aktif untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, LPM harus meningkatkan sinergi
dengan aparat pemerintah mulai dari tingkat bawah untuk mengembangkan kemampuan
masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Untuk itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie
meminta LPM tidak diarahkan ke politik atau partai politik (parpol) tertentu. "Jangan
sekali-sekali LPM diarahkan ke politik. Kita bekerja dengan hati untuk masyarakat,"
katanya saat berbicara pada acara Orientasi Kerja LPM di Jakarta, Selasa (25/1).
Menurut dia, LPM harus merupakan gerakan masyarakat dan benar-benar
memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, LPM harus berdaya dan bekerja untuk
mengembangkan kemampuan masyarakat dan bukan sekadar bagi-bagi uang dari
pemerintah.
"Untuk itu, masyarakat bisa berkontribusi dan membantu pemerintah melaksanakan
pembangunan daerah. Jadi, tak boleh ada parpol mana pun mengklaim keberhasilan
ini," tuturnya.
Pada kesempatan ini, Aburizal lantas menceritakan berbagai program yang
dilaksanakannya saat menjadi Menko Kesra. Pertama, program untuk masyarakat
miskin yang dananya sepenuhnya berasal dari masyarakat. Untuk kelompok ini
terdapat program bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatan
masyarakat (jamkesmas). Selanjutnya kedua, untuk kelompok orang yang
sebenarnya mampu bekerja, tapi tidak tahu mau bekerja apa. "Di sini ada program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri," ujarnya.
Saat ini, alokasi dana untuk PNPM baru sebesar Rp 1,5 miliar per kecamatan.
Namun, idealnya dana PNPM itu mencapai Rp 3 miliar per kecamatan. "Karena itu,
saya minta Fraksi Golkar DPR memperjuangkan soal ini. Selain itu juga ada dana
bergulir untuk masyarakat," ucap Aburizal.
Sedangkan program ketiga berupa bantuan dana dari perbankan. Bentuknya berupa
kredit usaha rakyat. "Di mana jaminannya dari lembaga penjamin kredit. Pemerintah
memberikan dana kepada penjamin kredit yang besarnya 10 persen dari dana KUR
yang dikucurkan.
"Jika ketiga kelompok program ini berjalan, maka akan mampu meningkatkan
pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan," tuturnya.
Mitra
Sementara itu, Ketua Umum LPM Idrus Marham mengatakan, LPM berfungsi untuk
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan di daerah,
khususnya di pedesaan. Dalam hal ini, LPM harus menjadi mitra pemerintah mulai
dari tingkat bawah untuk melaksanakan pembangunan.
"LPM mengusung prinsip bottom up (masukan dan kebutuhan dari masyarakat)
untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan.
Kegiatan LPM memang diutamakan di daerah pedesaan, namun pembangunan
masyarakat urban di perkotaan juga penting. Ini karena kantong-kantong
kemiskinan bukan hanya di pedesaan, melainkan juga diperkotaan," katanya.
Seperti diketahui, LPM terbentuk pada 2000 melalui Deklarasi Bandung
menggantikan LKMD.
Dalam Deklarasi Bandung disepakati penggantian nama dari Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan dan fungsi LPM ini tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden
Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

>ir<