PEMBUKTIAN MOTO SUARA GOLKAR SUARA RAKYAT

Bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya melalui Sekretaris Jenderal membecakan keputusan penting tentang kondisi isu BBM yang terdiri dari 4 paoint yaitu :

1. Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM

2. Karena menaikkan dan tidak menaikkan menjadi domain pemerintah, posisi Golkar melalui FPG tetap mengawasi dan mengktritisi bilamana ada hal - hal yang tidak sjalan dengan kepentingan Masyarakat.

3. Partai Golkar tetap mempertahankan subsidi energi diberikan

4. sikap politik partai Golkar ini intruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR agar dapat dilaksanakan.

momentum tersebut menjadi hal yang terpenting di Masyarakat bahwa jika ada yang mengatakan bahwa ini merupkan politik pencitraan hal tersebut mungkin jauh tetapi yang terpenting adalah bahwa Golkar memikan peran sebagai Partai yang mempunyai moto Suara Golkar adalah suara Rakyat maka tentu suara rakyat yang memlih Presiden SBY dan suara rakyat yang menolak kenaikan harga BBM tidak boleh diabaikan.

ada hal penting yang dipandang dari keputusan tersebut diatas yang berguna bagi masyarakat adalah

1. Partai Golkar sebagai partai representasi masyarakat maka aspirasi mereka tentu harus di tindak lanjuti sehingga masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa tidak terlalu larut dalam aksi - aksi anarkis yang tentu merugikan Masyarakat.

2.keputusan Partai Golkar sebagai representase masyarakt tentu akan mempunyai dampak politik yang membantu pemerintah dalam menjalankan amananh dari rakyat hingga tuntas

3.sebagai pendidikan politik bagi Masyarakat tentang kinerja Partai Politk dalam memperjuangkan kepentingan Masyarakat melalui alat perjuangan yang mendapat legitimasi dari Masyarakat yang Fraksi.

4. pendidikan organisasi kepada internal partai Golongan Karya tentang arti keselarasan tentang kader fungsional Partai Golongan Karya baik di legsilatif maupun eksekutif.

 keputusan dari DPP Partai Golkar seraya mengiringi perjalan ketua umum DPP Partai Golkar dalam memulai lawwatannya pada Provinsi paling timur yaitu provinsi Papua dengan membuka  Rakornis bidang Pemenangan Pemilu wialyah timur meliputi Provinsi Papua,Papua Barat,Maluku,Maluku Utara.

RAKORNIS BIDANG PEMENANGAN PEMILU WILAYAH TIMUR DPP PARTAI GOLKAR

Dewan Pimpinan Pusat, Partai Golongan Karya bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur akan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang akan dilaksanakan di Jayapura,pada tanggal 30 Maret - sampai - 1 April 2012.

Rakoornis yang sedianya akan di buka secara langsung oleh Ketua DPP Partai GOLKAR akan diikuti 4(Empat) Propinsi yaitu Propinsi Papua, Provinsi Papua Barat,Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan di ikuti oleh semua DPDP II yang ada dibawah lingkup Provinsi tersebut.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie rencana akan datang dari Jakarta pada tanggal 29 maret malam dan rencana tiba di Jayapura pada 30 Maret pagi,,

Setelah tiba di Jayapura ARB akan melkasanakan Sholat Jumat sekaligus akan menyerahkan bantuan kepada Mesjid raya dan setelahnya akan membuka secara resmi kegiatan di maksud.

Pada tanggal 31 Maret ARB akan melaksanakan jalan santai bersama Warga kota Jayapura dengan rute Gor Cenderawasih,Imbi , Jalan Sudirman Percetakan dan finish lagi di GOR cenderawasih Jayapura.

Maksud dilaksanakan nya kegiatan Rakoornis adalah dalam rangka membangun komunikasi regional dalam rangka agenda pemenangan pemilu yang didalamnya merupakan bagian dari Catur Sukses  Partai Golkar di bawah kendali Aburizal Bakrie.

Panitia lokal di motori oleh Yan Ayomi yang juga merupakan ketua Farksi Partai Golkar pada DPRD Provinsi Papua melakukan rapat evaluasi persiapan yang juga dihadiri oleh DPP yang betindak sebagai Stering Comite pada Rakornis dimaksud.

JIKA BBM NAIK HARUS ADA YANG TURUN

Persoalan BBM yang akhir – akhir ini menyengat telingga kita sangat tidak jarang terdengar di media apa bila hal etrsebut menjadi isu,sejak sebulan terakhir wacana kenaikan BBM oleh pemerintah sudah santer menjadi opini publik.
Alasan pemerintah bahwa menaikkan BBM dalam rangka menyelamatkan APBN yang merosot karena  harga minyak Dunia sudah sangat tinggi,
Dari alasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut bahwa rakyat sepertinya tidak terima kebijakan Pemerintah tersebut  karena alasan yang dapat kita melihat secara nyata bahwa :
    APBN kebanyakan adalah lebih banyak terurai dalam belanja APARAT NEGARA (PNS,TNI POLRI DLL)
    APBN terurai kebawah lebih banyak pengadaan kendaraan operasional  yang nota bene selama ini menggunakan BBM subsisdi dan biaya operasional dari Instansi itu sendiri.
    APBN lebih banyak untuk pengadaan Proyek – Proyek dan Infrastruktur yang pemanfaatanya kepada Masyarakat yang mandiri tetapi tidak menyentuh masyarakat akar rumput.beberapa contoh antara lain pembangunan wisma Atlit sudah banyak di korupsi tidak ada dampak ekonmi kepada Masyarakat miskin hanya mau nama doang atau pembangunan rumah sakit yang penduduknya sudah jelas wargan Negara Indonesia tetapi harus ada syarat KTP,Surat Keterangan miskin dll, Atau buget kepada Perguruan Tinggi Ngeri yang belum tentu akan menjadi tempat sekolah anak – anak miskin atau pembangunan jalan tol yang pasti tidak akan dilalui oleh penarik becak dan gerobak pemulung 
    APBN lebih banyak berbicara kepentingan Elit Politik dari Presiden sampai kepada pemerintahan 3 tingkat dibawahnya
Dari contoh tersebut diatas sudah sangat jelas tidak akan diterimah dengan lapang kalau isu tersebut di jadikan sebagai ikon dalam rencana menikkan BBM.   Melihat dari realitas diatas maka kekuatiran Masyarakat  tentu ada alasannya karena selama ini yang ketika issu BBM bahkan sampai realitasnya pun harga melonjak dan tak terkawal misalnya
    Harga transportasi tentu naik alasannya bahwa akan ada subsidi tetapi selama ini kebijakan tersebut  tidak tepat sasaran karena toh yang di subsidikan yang mempunyai kendaraan
    Harga bahan pokok yang sangat di butuhkan oleh semua warga tidak membedakan kelas atas maupun kelas bawah tetap sama merasakan yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan masyarakat yang ada di kalangan bawah..maka subsidi yang dimasud langsung kepada bapok tentu mungkin sangat tepat tetapi klu sedapat mungkin supermarket atau toko penjual adalah dari Pemerintah supaya dapat terkontrol dengan saksama.
    Yang boleh naik adalah,Rokok,Minuman,restoran,hotel berbintang,dll yang selalu disentuh oleh masyarakat yang mempunyai pendapatan diatas rata – rata.dampaknya akan tergerak pengusaha kelas kacangan karena peminat akan melirik mereka yang tarifnya di bawah standar, hal ini dapat meminimalisir kesenjangan yang selama ini terjadi antara yang kaya dan yang miskin.
Sekilas hal tesebut diatas,sederhana tetapi jika dikemas secara baik maka akan berdampak pada kondisi ekonomi yang merata.
Menyikapi kondisi sekarang maka Pemerintah sebaiknya berpikir sekali lagi untuk menaikkan pada kondisi sekarang , yang harus dilakukan adalah membuat regulasi yang mengawal dampak dari kenaikan BBM karena akan lebih berdampak pada Masyarakat akar rumput, yang jumlahnya kurang lebih 100 juta orang.
Hal yang dapat di simpulkan bahwa menaikkan BBM tentu ada hal lain yang harus turun misalnya bahan pokok yang sangat menjadi kebutuhan dasar dari Masyarakat,sudah tidak asing lagi kita mendengar dikalangan Mahasiswa dan Buruh bahwa jika BBM dipaksakana naik oleh Pemerintah  maka Pemerintahan di bawah komando SBY harus mundur (turun)

KEJATUHAN ERA SBY DIANTARA PAPUA MERDEKA DAN KENAIKAN BBM

Resiko politik Indonesia luar negeri NKRI yaitu bebas aktif, sudah mulai di uji ketika politik ekonomi kapiltalis sudah melanda negeri ini yang berakibat pada tidak bisa bergeraknya perekonomian rakyat kecil yang mandiri dan berkembang hanya hampir 100 juta jiwa ada pada angka tersebut maka sudah tentu bukan sesuatu yang main - main tetapi kita harus ada pada situasi terus bersatu untuk kokoh atau terus menerus memberikan janji semua yang tak pernah terwujud yang mengakibatkan ketidak percayaan pada RAKYAT sendiri kepada PEMERINTAH nya

hal yang terungkap diatas merupakan hal yang sudah menjadi menu sehari - hari dalam Negara Kesatua Republik Indonesia,ada dinamika yang selalu menjadi momok bagi penguasa Negeri ini tatkala tidak sinergi dalam mengambil keputusan yanitu

PAPUA MERDEKA

kenaikan BAHAN BAKAR MINYAK

Tentang Papua  Merdeka merupakan idealisme orang PAPUA untuk melepaskana diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia hal tersebut bukan tampa sebab tetapi berdasarkan pengalaman perjalanan bangsa Indonesia bersama daerah yang sangat berada jauah di kawasan paling timur Indonesia, hampir sangat lamban dalam jamahan pembangunan berwawsan Negara Kesatuan,sejak pemerintahan SBY isu PAPUA semakin menguat dengan pergerakan tampa kekerasan banyak kasus - kasus yang menarik perhatian dunia hal ini menjadi ujian terberat juga buat SBY antara menyelesaikan dengan dialog SUDAH TENTU SBY TAHU JAWABAN DAN ARAH ORANG PAPUA akan menjadi efek domino dalam pemerintahanya di parlemen Indonesia seperti jaman Presiden Habibie atau mebasmi idealisme itu habis bersama tokohnya maka akan sangat jelas resiko yang akan di hadapi..atau mengambil kebijakan baru seperti munculnya PEPRES 66 THN 2011 tentang UP4B yang sudah tidak dipercaya lagi oleh Rakyat Papua, jelas sekali bahwa pengaruh luar terhadap posisi PULAU PAPUA sebagai pengedali SDA di Papua akan berpengaruh terhadap pemerintahn SBY jika selalu mengabaiknnya,,...

tentang BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) merupakan kebijakan yang mempunyai pengaruh kepada semua aspek kehidupan yang dilakoni oleh segenap Masyarakat Indonesia,pertentangan tentang kenaikan BBM bukan hanya di wakili oleh Buruh dan Mahasiswa tetapi dikalangan PERKAWANAN SETGAB pun menjadi hal yang tidak seirama yang membuat rakyat frsutasi dan marah ketika BBM mau dinaikkan adalah tentang ketidak kontrolan pemerintah terhadap INFLASI baru issu saja harga sudah melejit dan selama pemerintahn SBY seringkali berulang seharusnya yang dilakukan tim EKONOMI sebelum melalukan kenaikan ketiaka naik 30,5% dari harga perliter sekarang maka pengaruh dandampaknya harus  0,35% atau sepersepuluh dari harga persatuan bukan seenaknya justru akan mengakibatkan yang KAYA makin kaya dan yang MISKIN makin miskin.

dengan kondisi tersebut diatas maka wajar jika rencana demo besar - besaran akan dilaksanakan dalam waktu dekat maka kepada SBY waspdalah...........bahwa banyak pemimpin yang dielukkkan rakyat tetapi tetapi TIDAK SEDIKIT YANG DIELUKKKAN SETELAH ITU DI JUNGKIRKAN KETIKA TIDAK PERNAH PRO RAKYAT TETAPI PRO KEPADA PENGUASA KAPITALIS...........

DUKA PAGAR MAKAN TANAMAN

Belum terlepas di ingatan kita korban yang tewas di lapangan misi Jayapura pada kasus pembubaran paksa Peserta Kongres Rakyat Papua III (KRP III) yang tentu terjadi di wilayah paling timur Negeri ini, lalu pandangan kita di arahkan kepada wilayah paling barat di Ngeri kita dengan munculnya kasus Mesuji yang cukup mencenggangkan dan sepertinya tidak akan lengkap kalau wilayah di negeri tengah di negeri kita tidak mndapat bagian. dan muncullah kasus yang sangat menghebohkan yaitu kasus pelabuhan Bima...

Mungkin pada kesempatan ini saya samapaikan selamat kepada kaum teroris yang begitu menghargai hari Raya Natal sehingga kekuatiran kita tentang kasus bom pada malam Natal tidak terjadi tentu kita juga sampaikan selamat kepada pihak Kepolisian dan Masyarakat yang membantu untuk hal ini...

Tetapi kasus yang terjadi pada wilayah tengah ini merupakan rentetan kasus yang melbatkan nama kepolisian yang hampir merata di negeri ini dari kasus ini analisa awamnya adalah pihak kepolisian di jadikan sebagai "pemadaman kebakaran/kambing hitam"! pelanggaran HAM yang berat di Papua sehingga dengan rentetan kasus Papua,Mesuji dan Bima dapat menunjukkan ke Dunia luar bahwa pelanggaran HAM yang itu hal yang biasa di Indonesia dan tidak serta merta hanya kepada orang Papua saja. 

Tetapi dari rentetan kasus ini terlepas dari entah skenario atau tidak beberapa komponen yang menjadi bagian dari  rentetan kasus seperti ini adalah 

1. Negara (Pemerintah Presiden,Gubernur, Bupati dll)
2. Pemilik Modal
3. Aparat (Polisi)
4. Masyarakat(Pemilik Ulayat)

Dari ke empat komponen diatas maka yang sering berperang dan kita menyaksikan langsung adalah komponen 3 (tiga) dan 4 (empat) padahal dalam konteks investasi,lingkungan dan tujuan negara mereka tidak ada hubungan "perang"

justru yang tepat ber"perang" adalah komponen 2 (dua ) dan 4 (empat ) dalam konteks yang tersebut diatas,komponen nomor satu merupakan wasit yang menciptakan iklim yang baik secara terbuka dan trasparan kepada kedua belah pihak sedangkan komponen yang 3 (tiga) sebagai pengawas yang mengawasi kesepakatan yang di buat oleh pihak 2(dua) dan 4 (empat) yang disaksikan oleh komponen nomor 1(satu) pada semua tingkatan..

Jika hal diatas tidak dilakukan dengan benar maka istilah dalam sistem kenegaraan kira Rakyat ibarat tanaman dan aparat sebagai pagar akan terjadi insiden "pagar makan tanaman"!.

KORBAN RAKYAT SIPIL BIMA

Kenapa demikian karena Negara secara terstruktur sudah kesepakatan dengan pihak pemilik modal yang tidak melibatkan Masyarakat secara terstruktur pula maka mereka sebagai penulis dan sutra dara di belakang layar dan ketika Masyarakat merasa di rugikan akan hal itu maka dia akan melakukan hal-hal yang ekstrim (menduduki fasilitas umum,merusak / membakar fasilitas umum , memalang fasilitas umum) dengan tujuan agar mereka mendapat perhatian dari penulis serta sutradara agar tampil untuk mempertanggung jawabkan tetapi justru yang di dorong adalah pengayom Masyarakat (Kepolisisan) yang bergerak atas dasar kepentingan umum, hukum dan dll maka nyawa pun tidak dapat dielakkan lagi karena jelas masyarakat Indonesia masih sering mengekplorasi kemarahan dengan membawah alat- alat kuno yang pada jaman perjuangan mereka waktu hanya parang,bambu dll sedangkan kepololisian kita sudah lengkap dengan peralatan tempur yang jelas perbedaanya seperti semut dan gajah.

personil aparat keamanan (Brimob)  dengan perlengkapan tempur paling canggih

Masyarakat Indonesia dulu dan sekarang alat perang tidak bedah parang dan bambu

Jadi yang jelas Pemilik modal tidak salah..karena merupakan bagian dari kemajuan pembangunan bangsa, Aparat pun selalu menjalankan sesuatu yang memang bersifat tekanan dari atas dll sedangkan rakyat wajar segala sesuatu harus jelas karena merekalah negeri ini dibangun sebagai suatu Negara, maka pihak negara yang harus paling bertanggung jawab karena regulasi tentang perijinan yang hanya diatas meja dan tertutpu pasti demi kepentingan pribadi mulai dari Presiden, Menteri - Menterinnya yang mempunyai karakter kosupsi pastilah akan  terjadi insiden pagar makan tanaman,

>ir<

 

bedakah Papua diantara mesuji dan pulau padang

Semenjak pulau Papua berintegrasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah tersebut tak pernah diam dari segala macam persoalan yang bersumber dari kemauan Negara untuk bersatu bersama di dalam NKRI hal ini tidak sebanding dengan pengembangan SDM Papua dalam mengangkat citra dan martabat Masyarakat dalam membangun kesepahan sebagai sesama  dalam konteks sebangsa dan se_tanah air

sepertinya Papua secara vulgar menyatakan ketidak puasan itu diakibatkan karena ada perbedaan yang sangat signifikan baik dari sisi kebijakan kultur dan budaya dan klu hal ini tidak disikapi segera oleh pemangku kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka ini boleh disebut bom waktu yang sewaktu_waktu akan meledak.

dari judul bedakah Papua diantara Mesuji dan pulau Padang ada beberapa hal

• Kongkalingkong pemerintah dan pengusaha dalam pengelolaan hak ulayat sama dengan jaman penjajahan (VOC)
• Penguasaan Tanah dan air dan SDA nya oleh Negara untuk kesehjateraan rakyat sesuai amanat UUD 1945 hanya selogan belaka.
• Pembantaian terhadap Rakyat karena tuntutan menjadi hal yang biasa di NKRI
• Pemerintah lupa maksud mendirikan sebuah Negara adalah untuk kepentingan Rakyat yang di pimpinnya.

kongkalingkong pemerintah dan pengusaha dalam pengelolaan hak ulayat sama dengan jaman penjajahan (VOC) pada jaman penjajahan perusahan melakukan pendekatan dengan Masyarakat dengan cara paksa bahkan rakyat pun dipaksa bekerja namun pada jaman sekarang pendekatan itu jauh berbeda namun lebih menyedikan freeport misalnya wilayah yang di keruk dan diambil sda nya merupakan hak ulayat dari Masyarakat dan kontrak kerja tidak pernah melibatkan sedikitpun rakyat disitu dengan tulus untuk dapat mendengar bahkan mengetahui rancangan yang di buat tetapi jika setelah Masyarakat sadar dan tahu maka yang terjadi adalah kamuflase dengan memberikan perhatian yang sebenarnya tidak menjadi subtansi dari nilai luhur pemilikan atas tanah yang dimaksud. jika saat ini rakyat di mesuji dan pulau padang menuntut maka tentu harus menjadi perhatian seluruh bangsa ini bahwa Masyarakat Papua menuntut dari dulu karena mereka sudah sadar akan ketidak nyamanan ini sehingga jika Papua bersuara jangan bersumpah dan bersama pemerintah mengutuk habis - habisan padahal kita sebenarnya di tanggani oleh Pemerintah kita tidak jauh berbeda dengan Jaman penjajahan dulu model pendekatan kamuflase perhatian jaman sekarang lebih menyakitkan dari kerja paksa (rodi ) dulu.

Penguasaan Tanah dan air dan SDA nya oleh Negara untuk kesehjateraan rakyat sesuai amanat UUD 1945 hanya selogan belaka.hal ini menjadi sesuatu yang sangat riskan dikala perusahaan yang ternama mulai dari pengelolaan sda dari dalam perut bumi hingga permukaan lalut dan darat sudah tidak terhitung lagi di Ngera Kesatuan Republik Indonesia tetapi konteks yang dimanatkan sesuai landasan Negara malah tidak tersentuh sedikitpun malah yang terjadi banyak fenomena sosial yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah NKRI persoalanya hanya kesehjateraan.hal yang ironis membuat itu terjadi karena model perijinan kita justru menguntungkan pemberi ijin kompensasi yang diberikan justru menjadi piramida terbalik dimana masyarakat yang secara langsung merasakan dampak investasi justru nol tetapi mulai dari pemimpin terndah hingga pucuk yang merasakan baik ijin hingga bagi hasil dari kasus Papua Mesuji dan Pulau Padang semua hal berkaitan dengan menteri kehutanan yang merupakan pembantu resmi dari Presiden seaindainya dibalik maka niscaya pemerataan kesehjateraan akan di wujudkan.

Pembantaian terhadap Rakyat karena tuntutan menjadi hal yang biasa di NKRI rakyat marah dan emosi pasti bukan karena sebab karena memang kondisi diatas tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 dan yang terpenting Rakyat tidak boleh dibantai atas nama kepentingan Negara.ketika Papua bersuara dan terjadi penghilangan nyawa ini yang perlu menjadi pertanyaan bahwa Papua berada di NKRI sama dengan NKRI Berinvestasi di tanah ulayat Papua maka segala hal harus dari hati ke hati.ironis ketika mesuji terjadi pembantaian maka seluruh kamera menyorotinya dimana mesuji sama persoalannya yaitu pencaplokan tanah atas nama ijin Negara rakyat di buat kalang kabut bahwa tidak ada administrasi tentang hak atas tanah disatu sisi ketika rakyat pulau padang hampir mati karena menahan lapar akibat aksi menjahit mulut karena tidak ada jalan untuk mencari perhatian tetapi selama 4(hari) menjadi tontonan yang biasa di negeri ini.

Pemerintah lupa maksud mendirikan sebuah Negara adalah untuk kepentingan Rakyat yang di pimpinnya.hal yang terpenting skg adalah Pemerintah mestinya sadar bahwa ibarat sebuah rumah maka kesehjateraan dari anggota keluarga menjadi prioritas kepala keluarga (Presiden ) harus arif dan bijaksana bahwa rakyat merupakan hal yang utama bukan menjadi simbol dan slogan dalam mengkases kepentingan kekuasaan dan kepentingan dinasty golongan dan kelompok seluruh kekayaan yang ada di wilayah kita merupakan aset halaman rumah kita sehingga siapapun yang membantu untuk mengelolannya anggota keluarga (Masyarakat ) merupakan penikmat yang utama bukan menjadi penonton ..

Teluk Yotefa jayapura di potret dari pondok  kelapa muda oleh >ir<

Tuhan menganugerahkan kepada kita mata yang dapat memandang jauh sejauh mata memandang terbentang gunung - gunung dan samudara tetapi Tuhan memberikan kepada kita keterbatasan langka demi langka untuk mengapai semua itu karena kita mempunyai egoisme yang yang di topang dengan kedudukan dan materi sehinga langka demi langka kita perlu dibatasi bahwa di depan...disamping...dibelakang kita masih ada sesama kita yang sama dengan kita yang di bentuk serupa dengan Sang Pencipta...maka diberikanlah pandangan yang jauh untuk jauh memandang ke depan bahwa masih adalagi mereka yang akan lahir dan lahir untuk menikmati karya keagungan Tuhan yang harus sama nikmatnya seperti yang kita nikamti saat ini.

>ir<

MERAJUT JARING KUSUT ALUMNI USTJ

mungkin kalimat pada porting ini sedikit membuat kita bertanya ada apa sebenarnya pada alumni USTJ, yang terjadi sebenarnya bahwa sejak USTJ melakukan wisuda pada akhir tahun 1990 an tercatat jumlah Alumni USTJ yang terserap di dunia kerja tidak terhitung lagi dan ikut mempunyai andil dalam perkembangan pembanguna Provinsi  Papua yang saat ini menjadi 2 ( dua ) propinsi setelah dikeluarkanya Inpres tahun 2001 prospek Alumni USTJ baik di sektor Pemerintah maupun swasta sangat maju dengan pesat dan disitulah nama USTJ terbawa dan sejajar dengan perguruan tinggi yang maju bahkan terkenal sebagai Perguruan Tinngi Swasta terbesar di kawasana timur Indonesia.
dari gambaran tersebut dapat di simpulkan bahwa Alumni USTJ sudah berkembang pada dunia kerja sudah tidak bisa di sangsikan lagi.
namun yang menjadi benng kusut ini adalah :

• Belum maksimalnya wadah Ikatan Alumni USTJ sebagai wadah informasi dan komunikasi antara sesama dalam dunia kerja dalam penyerapan bidang kerj bagi yang belum mempunyai kesempatan.
• Data alumni USTJ dalam dunia kerja tentu di kelola dengan profesional dan bekerja sama dengan wadah khusus yang berada di Lembaga Perguruan Tinggi
• Langka nyata dalam membangun suatu mata rantai hubungan timbal balik antara perkembangan Mahasiswa Aktif kuliah dalam pengembangan Iptek perlu disadari pengaruhnya dalam karier Alumni pada dunia kerja.

dari ketiga hal diatas yang saling berhungna antara yang satu dengan yang lain disitulah dapat di simpulkan adanya "jaring kusut" tersebut
maka perlu adanya langka strategis dalam merajut jaring kusut tersbut maka salah satu langka yang akan dimbail adalah

• mempertemukan Alumni USTJ pada waktu tertentu dalam skop dan taraf yang berkala Nasional
• perwakilan yang diharapkan hadir adalah khsusus Papua dan Papua barat tentu mewakili Kota dan Kabupaten
• perwakilan dari luar Papua mewakili pulau yaitu Maluku,Sulawesih,Kalimantan , Jawa , Sumatra, Bali dan sekitarnya

maksud dari ketiga hal diatas adalah untuk mendapatkan Representase perwakilan Alumni USTJ pada semua daerah dalam menetukan arah dan kebijakan organsisasi Alumni USTJ kedepan dalam menjawab jaring kusut yang selama ini belum di rajut.
tentunya dalam waktu dekat Wakil Rektor biadang kemahasiswaan bersama BEM PT dan Organisasi kemahasissiwaan lainya di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura akan membicarakan itu sebagai langka persipan untuk menjawab ketiga hal diatas dalam bentuk teknik informasi dan promosi serta pembiayaan dalam menyukseskan kegiatan di maksud.
semoga posting ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada kita sekalian yang mencintai Almamater USTJ.........Bravo Alumni dan Mahasiswa USTJ.....

>ir<