LPM Diminta Berperan dalam Pembangunan

Rabu, 26 Januari 2011
JAKARTA (Suara Karya): Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diminta berpe- ran
aktif untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, LPM harus meningkatkan sinergi
dengan aparat pemerintah mulai dari tingkat bawah untuk mengembangkan kemampuan
masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Untuk itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie
meminta LPM tidak diarahkan ke politik atau partai politik (parpol) tertentu. "Jangan
sekali-sekali LPM diarahkan ke politik. Kita bekerja dengan hati untuk masyarakat,"
katanya saat berbicara pada acara Orientasi Kerja LPM di Jakarta, Selasa (25/1).
Menurut dia, LPM harus merupakan gerakan masyarakat dan benar-benar
memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, LPM harus berdaya dan bekerja untuk
mengembangkan kemampuan masyarakat dan bukan sekadar bagi-bagi uang dari
pemerintah.
"Untuk itu, masyarakat bisa berkontribusi dan membantu pemerintah melaksanakan
pembangunan daerah. Jadi, tak boleh ada parpol mana pun mengklaim keberhasilan
ini," tuturnya.
Pada kesempatan ini, Aburizal lantas menceritakan berbagai program yang
dilaksanakannya saat menjadi Menko Kesra. Pertama, program untuk masyarakat
miskin yang dananya sepenuhnya berasal dari masyarakat. Untuk kelompok ini
terdapat program bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatan
masyarakat (jamkesmas). Selanjutnya kedua, untuk kelompok orang yang
sebenarnya mampu bekerja, tapi tidak tahu mau bekerja apa. "Di sini ada program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri," ujarnya.
Saat ini, alokasi dana untuk PNPM baru sebesar Rp 1,5 miliar per kecamatan.
Namun, idealnya dana PNPM itu mencapai Rp 3 miliar per kecamatan. "Karena itu,
saya minta Fraksi Golkar DPR memperjuangkan soal ini. Selain itu juga ada dana
bergulir untuk masyarakat," ucap Aburizal.
Sedangkan program ketiga berupa bantuan dana dari perbankan. Bentuknya berupa
kredit usaha rakyat. "Di mana jaminannya dari lembaga penjamin kredit. Pemerintah
memberikan dana kepada penjamin kredit yang besarnya 10 persen dari dana KUR
yang dikucurkan.
"Jika ketiga kelompok program ini berjalan, maka akan mampu meningkatkan
pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan," tuturnya.
Mitra
Sementara itu, Ketua Umum LPM Idrus Marham mengatakan, LPM berfungsi untuk
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan di daerah,
khususnya di pedesaan. Dalam hal ini, LPM harus menjadi mitra pemerintah mulai
dari tingkat bawah untuk melaksanakan pembangunan.
"LPM mengusung prinsip bottom up (masukan dan kebutuhan dari masyarakat)
untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan.
Kegiatan LPM memang diutamakan di daerah pedesaan, namun pembangunan
masyarakat urban di perkotaan juga penting. Ini karena kantong-kantong
kemiskinan bukan hanya di pedesaan, melainkan juga diperkotaan," katanya.
Seperti diketahui, LPM terbentuk pada 2000 melalui Deklarasi Bandung
menggantikan LKMD.
Dalam Deklarasi Bandung disepakati penggantian nama dari Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan dan fungsi LPM ini tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden
Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

>ir<

SEMINAR UNCEN MENCARI GUBERNUR PAPUA YANG TEPAT

berkaitan dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan gubernur propinsi Papua maka bertempat di aula Universitas Cenderawasih BEM Uncen bekerja sama dengan Menkopolhukam Republik Indonesia melaksanakan sebuah seminar yang berjudul Papua memerlukan Gubernur/Kepala Daerah yang mampu mempercepat kesehjateraan masyarakat.

dengan nanrasumber Bupati Jayapura Hebel Melkias Suwae(HMS), bupati Mimika Klemen Tinal,Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe saya sendiri tidak tau apa indikator ketiga figur ini di jadikan nara sumber namun dari segi amatan kita sehari - hari ketiga figur ini sengaja maupun tidak sengaja adalah calon pemimpin masa depan papua HMS sebagai ketua DPD Golkar Propinsi Papua dan juga Bupati Kabupaten Jayapura yang mempunayi track record yang luar biasa dengan jargon pemberdayaan yang di lirik DPP Partai Golkar sebagai kader yang tepat di calonkan sebagai Gubernur Papua,Klemen Tinal yang dari segi finansial sangat memadai mampu melakukan apa saja untuk pencitraan dan tentu Lukas Enenmbe sebagai ketua DPD partai Demokrat Papau yang sudah di rekomendsikan sebagai calon Gubernur tentu mempunyai kiat - kiat tersendiri untuk maju sebagai Gubernur Papua dan kemarin adalah situasi yang tepat untuk mengukur leadership dari ketiga figur diatas.

ketika saya berdiskusi dengan seorang senior saya yang juga adalah sorang dosen sebuah kampus ternama di Papua beliau menyampaikan bahwa dari ketiga nara sumber yang menyampaikan materi hanya seorang figur yang menyampaikan materinya berdasarkan apa yang sudah dikerjakan (di ketahui bahwa ketiga nara sumber adalah kapasitas sebagai bupati di daerahnya masing - masing)
dari penilaian tersebut diatas maka indikator dalam menyampaikan maksud jika ingin mempercepat kesehjateraan Masyarakat Papua dalam tatanan undang - undang otonomi khusus bagi papua maka hal yang harus di perhatikan adalah; 

data; sangat penting karena merupakan faktor yang utama dalam mengukur sejauh mana kebijakan dalam kesehjateraan guna mendapatkan perbandingan dalam bentuk penyeragaman dan penyamarataan
penguasaan materi; merupakan faktor utama dalam mengukur kapasistas seseorang sebagai pemimpin yang mampu menguasai apa yang di kerjakan dan tidak bersifat insidentil dengan kata lain tiba saat tiba akal tetapai berdasarkan konsep pengelolaan data maka dapat direncakan secara sistematis solusi dari persoalan yang ingin di tuntaskan untuk mencapai kesempurnaan.
konsepsiner; merupakan hal yang di utamakan seorang leadership bahwa dalam melakukan konsep pengembangan masyarakat hal yang ingin di jalankan merupakan kebijakan yang keluar dari konsep figur tersebut dan masukan dari orang lain merupakan reverensi yang dapat di perhatikan sebagai maukan yang sinergi dengan pikiran konsep yang di kelauakan dalam bentuk kebijakan.


berdasakan kondisi yang terlihat diatas maka bukan hanya dapat di sampaikan secara sistematis diatas kertas tetapi dapat di buktikan menjadi pemangku kebijakan pada daerah tingkat II yang di pimpin tentu ketiga figur diatas adalah pemangku kebijakan pada daerah masing - masing maka dapat dilihat apakah ketiga figur tersebut diatas  mempunyai trade mark sesuai dengan kriteria menyampaikan maksud sebagai calon Gubernur Propinsi Papua................saya  anda dan kita yang menilai!!!!

>ir<

poltik langit biru vs ladang kuning

ketika semangat Persiden SBY mengusung perubahan yang di pelopori dengan pembentukan sebuah kekuatan baru di Indonesia yang muncul dengan lebel demokrat semua rakyat indonesia hampir 60% mengusung sosok SBY menjadi pemipin yang dapat menjalankan reformasi dengan baik namun sanagt berbeda ketika periode pertama kenyataan yang nampak dimana - mana adalah kekecewaan dari berbagai macam komponen tentang hasil yang sudah di jalankan oleh kabinet indonesia jilid satu ,tentu kekecewaan itu pasti ada alsananya...

namun syukurlah bahwa masyarakat menganggap baiklah kita berikan kesempatan berikut dan seperti biasa SBY keluar sebagai Presiden dan seperti negeri diawan biru.... tak pernah lepas dari persoalan baik yang bersifat alami dan juga yang beranding lurus dengan kebijakan pemerintah mulai dari skenario pencekalan kinerja KPK, teroris,PSSI,pembajakan,penggusuran dan tegangan antara negara tetangga.

dari persoalan yang terjadi dari detik - ke detik boleh di kata politik langit biru di lakoni oleh pemerintahan sekarang bisa jadi SBY nya punya maksud baik namun tidak bagi rangkainnya ke bawah yang penuh kekawatiran jika eksistensi SBY merosot pada 2014 nanti karen sesuai undang - undang dasar 1945 jabatan presiden hanya 2(dua) periode namun klu kita kembali kepada plitik langit biru maka sepertinya ada hal yang tidak beres pijakan pada pemilihan presiden lalu namun untuk konsis itu sepertinya saya tida terlalu masuk....

namun filosofi poltik langit biru dimana selalu menembakan sesuatu ke langgit biru dan kita sebagai penonton di buat menengadah terus hingga kecapaian yang kita dapatkan dan tentu otomatis sesuatu yang ada di depan kita sudah tidak ada konsentrasi untuk melihatnya secara jerni.

artinya sepertinya kita selalu di buat untuk menonton persoalan yang satu dari persoalan yang lain sehinga jelas energi kita hanya habis untuk menyelesaikan persoalan ketimbang menjawab persoalan - persoalan bangsa untuk menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan negara kita.

dan tentu persoalan bukan tampa anggaran dan semua kejadian pasti berkaitan dengan kewenangan dari orang - orang kepercayaan SBY dan kalau seperti itu sudah bisa di tebak. saya ada adalah warga negara RI yang berdomisil di Propinsi Papua hampir kejadian penembakan terjadi di papua yang klimaksnya terjadi video kekerasan yang menjadi pertanyaan kenapa terjadi di daerah yang dipimpin oleh seorang pimpinan dmokrat di tingkat propinsi papua,namun ada seditikit pemberlakuan politik langit baru scara region dipapua dimana salah satu kader pettinggi demokrat di kabuapetn tertwntu dilantik sebagai bupati dan disaat bersamaan yang bersangkutan di pecat ini jelas membuat kita bisa berpikir blak - blakan bahwa benar pemerintah sangat sadar tentang korupsi padahal yang sebenarnya untuk menutupi opini tentang penembakan - penembakan di daerah tertentu.

dengan demikian poltik langit biru merupakan kondisi yang dibuat selalu untuk menciptakan konspirasi yang tujujuannya adalah mendidamkan opini yang memojokan pemerintahan jelas hal ini sangat merugikan semangat reformasi yang pastinya berjalan di tempat feformassi ala pemerintahan sekarang boleh dikata reformasi mobil bekas yang di beli pemerintahan sekarang dan membuat kita habis - habisan karena kerja kita hanya untuk memperbaiki dan memperbaiki  tampa berjalan mulus harapan kita tahun 2014 menjadi tonngak dalam meperbaiki perjalanan reformasi dengan pengadan mobil baru agar kita berjalan mulus sampai tujuan. maka mungkin yang perlu kita lakukan penggalakan poltik ladang menguning karena berapapun banyaknya kita yang memandang ladang yang sudah mulai menguning maka akan tidak pernah bosan dan didalamnya ada inspirasi cara panen ,cara jual, cara olah , cara masak dan tentu bagaiman di rasakan oleh semua rakyat Indonesia.

jadi janganlah memandang kepada langit yang kosong yang tidak pernah kita mendapatkan inspirasi jangankan cara untuk sampai di sanapun sepertinya tidak akan mungkin,dan Partai Golongan Karya sebagai partai yang mampu membwah kita memandang pada nan mengunig dan otomatis rencana pembelian kendaraan untuk membawa amanat reformasi bukan lagi yang bekas melainkan yang baru dan mempunyai kapasitas dan kemapanan untuk menjalajahi ibu Pertiwi dan semoga perang ini berakhir dan kuning mejadi solusi.........>ir<

MRP adalah istri dari undang - undang otonomi khusus untuk Papua..

seperti penjelasan sebelumnya tentang dilema undang - undang otonomi khusus sebagai jembatan emas maka ketika undang - undang lahir pada tahun 2001 maka di di baratka seorang pria yang mempunyai potensi dalam bekerja untuk mamajukan masyarakat papua sama dengan amsyarakat lain di luar Papua.

namun seperti biasanya dalam kehidupan sehari - hari seorang pria tidak akan sempurna dalam melaksanakan aktifatasnya sehari - hari jika di tidak ada pendamping yang selalu mendampingi dalam melakukan aktifitas masing - masing.

maka peran undang - undang otonomim khusus dalam kebijakan penting di Papua sebelum di konsultasi kan ke publik maupun negara maka baiknya diminta pertimbanga dari pada istri tercita.

disinlah kehadiran MRP dengan filosofi seorang istri tentu di harapkan memberikan pertimbangan yang subtansial terkait dengan kulturalisme dalam masyarakat Papua supaya diangkat menjadi kearifan lokal dalam mensejajarkan masyarakat papua dengan daerah lainnya.

MRP yang terbit sesuai dengan PP 54 berdasarkan funsi tersebut diatas maka berperan selain mengangkat kerarifan lokal untuk menjadi pertimbangan perlu juga bersama - sama dengan Gubernur maupu DPRP mengusahan kelahiran putra - putra potensial yang hadir dalam mebantu mengawal apa yang sudah di cita - citakan pada undang - undang otonomi khusus thn 2001 untuk papua yang di sebut dengan nama perdasi dan perdasus tentunya kahadiran peraturan - peraturan tersebut bukan perkara mudah sehingga boleh di katakan keseriusan dari komponen terkait haruslah serius sehingga slogan otsus adalah undang - undang yang mamjukan kesetaraan masyarakat dalam bingkai NKRI tidak luntur.tetapi terus di kembangkan ..

>ir<

dilema otonomi khusus papua sebagai jembatan emas

kata poltisi kita ''otsus papua'' adalah jembatan emas menuju kemandirian masyarakat Papua menuju visi menjadi tuan di negeri sendiri.mungkin dari pengertian kalimat tersebut sangat masuk di akal karena suatu jembatan apa lagi terbuat dari emas dapat di bayangkan nilai yang di pertaruhkan untuk itu.

 seperti di katahui bahwa otsus merupakan solusi pemerintah NKRI setelah terjadi semacam ketidaka percayaan rakyat papua sebagai masyarakay yang di identifikasi sebagai warga negara Indonesia sepertinya tidak sejalan dengan semangat yang di usung dalam UUD 1945 dan selama hampir dua dasawarsa rakyat hidup dalam ketidak pastian dan menjadi klimks adalah menginginkan untuk melepaskan diri dari negara kesatuan republik Indonesia maka tawaran pemerintah bahwa akan ada jaminan yang lebih berpihak ke orang papua untuk mengejar ketertinggalan yang ada dengan kewenangan apa saja asal jangan kebijakan moneter,luar negeri tentu regulasi itu diataur dalam bentuk undang - undang yang konsep nya di pikirkan oleh para elit politiik papua saat itu 

namun karena saaqt iitu bahasa yang muncul adalah otsus adalah jembatan emas maka terjamahan kepada nilai finansial tampa lebih dulu memikirkan mekanisme dalam mengatur sistem yang mengawal droping dana dengan lebel otsus untuk dapat lebih menyentu kepada masyarakat.

dan sampai saat ini ada prodan kontra tentang nilai yang sudah di turunkan dengan kenyataan di masyarat mengenai percepatan mendasar yaitu,pendidkan kesehatan perlindungan anak dan perempuan serta infrakstruktur yang sepertinya tidak berbanding lurus,tentu ini bukan persoalan ''dikasih uang pasti diam''

tetapi bagaimana pembiyaan tentang persoalan klasik dan melengenda di papua harus di tuntaskan tentu berdasarkan mekanisme yang di atur melalui siklus regulasi dengan komponen ,gubernur,dprd,mrp dan masyarakat 

dimana dengan ilustrasi otsus adalah;

seorang pria gagah dan di peristri oleh mrp dengan anak2 yang di harapkan lahir dalam bentuk perdasus dan perdasi tentu dengan persetujuan/usulan orang tua wali sebagai saksi gubernur dan dprp harus berjalan dengan peran aktif dari masing tampa kecrigaan yang berarti dari pemilik hulayat(Indonesia) agar keluarga ini dapat bekerja maksimal dalam rangka pemenuhan kebtuhan masing-masing.

dengan demikian saya tidak setuju jembatannya dari emas otomatis dalam perjalanan banyak yang congkel dan isi di saku akibatnya belm sampai kilo meter 25 ambruk dan sudah tentu tau akbatnya padahal kita baru di kilo 11 jadi sebaiknya dari ''jembatan kayu'' saya jd nggk ada yang mau congkel2 

mungkin kedengarannya lucu tetapi akibat dari kesemerautan di atas maka otomatis sengaja maupun tidak sengaja tujuan dari makna jembatan emas itu akan sirna dan itu akan berubah jadi jembatan kayu yang cepat rapuh dan tentu tujuan kita tidak tercapai oleh karena itu yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mempunyai komitmen bersama bahwa jika memang otsus adalah soluisi maka manfaatkan sebaik mungkin sebelum kita terperosot lebih jauh ke tempat yang akan mendengungkan ketidakpastian nasip kita

>ir<

Politik Pencitraan antara nyata dam maya

Demokrasi negara kesatuan republik Indonesia sudah semakin dewasa dengan dinamika poltik yang legalitas formalnya di tentukan melalui suara rakyat hal ini merupakan acuan kepada pihak - pihak yang ingin mendapatkan legitimasi sebagai pemimpin yang di tentukan melalui masyarakat dalam kehidupan demikrasi tentunya selayaknya melakukan pencitraan

seorang pesepak bola akan menjadi tenar jika yang bersangkuta mempunyai kelebihan skil dan tentu akan dilirik oleh klub besar dan tim elit yang tentunya melambungkan namnya tetapi akan sangat menjadi lucu kalau seorang yang menamakan diri pemain bola namun tidak mempunyai skil individu namun mempromosikan nya luar biasa maka yang terjadi akan menjadi bahan tertawaan dan akan di hina.

seorang penyanyi akan dikenang selamnya jika akan mampu menghibur namun sesorang aka segera di lupakan jika sekedar menempatkan diri pada momen tertentu yang mengangkat kansnya karena momen tsb bukan karena skil (bedakan bruri marantika dan norman)

seorang yang mempunyai keinginan seperti yang kita sebut kan diatas atau bab awal boleh di kata politikus maupun profesional dan birokrat yang ingin mendapat legalitas sebagai pemimpin guna mensehjaterakan masyarakat

berbicara dinamika politik di papua saat ini tentu sebentar lagi akan melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada saat ini muncul birokrat2 yang memang sudah menjadi pemimpin didaerah kabupaten kota melakukan poltik pencitraan dalam rangka mendapatkan simpati dari rakyat dan apapun dilakukan hanya untuk menjadi terkenal dan dikenal rakyat (artis mendadak) mulai dari yang wajar seperti melakukan kunjungan sampai pemberian bonus yang bukan pada tempanya yang sepertinya semua hal dan momen digunakan hanya untuk terkenal tentu pada persoalan inimembetuhkan biaya yang tidak sedikit dan banyak orang berpikri bahwa ini langka yang tepat sehingga tidak tanggung milyaran di gelontorkan untuk itu.

namun  yang menjadi pertanyaan apakah semangat yang di usung dengan model pencitaran yang tidak masuk akal ini dapat sejalan dengan kemauan orang yang melegitimasi kita sebagai pemimpin artinya apakah semangat kita apakah bisa di pertanggung jawabkan dengan track rekord sebagai pemimpin pada lingkup yang kecil,karena masyarakat saat ini sanagat membuthkan materi yang di dapat menggunakan uang sehingga kita masuk dengan model pencitraan yang yang menhabur uang disaat masyarakt antusias maka kita boleh menjustifikasi bahwa itulah dukunga tersebut???

tentu ini menjadi pertanyaan namun masyarakat sekarang adalah masyarakat yang melangka dari etafe satua ke etafe yang lebig tinggi sehingga penilaian itu akan datang apda diri2 mereka sendiri

konkritnya apakah semangat pencitraan sekarg adalah memang ibarat pemain sepak bola yang mempuyai skil untuk mampu membawa juara pada papua atau seorang pecundang yang yang tidak punya skil namun semanagt tampa visi yang jelas akan menjadi tertawan jika kita paksakan menjadi pemain di saat krusial mari kita renungkan!!!!!

>ir<

 

sinergi pemerintahan wujudkan pembangunan merata

hampir berabad - abad lamanya sistem pemerintahan di tentukan oleh sistem monarki yang di tinjau dari sinergi dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat yang di pimpinnya dan terbukti banyak saksi bisu dalam bentuk peninggalan dinasti tertentu yang menunjukan kepada kita betapa hebatnya pengendalian pemerintahan yang dipimpin pada masanya!!!
demokrasi yang di denggungkan skg sebenarnya adalah wujud dari persamaan hak dan pangakuan sebagai sesama manusia yang memberikan peluang kepada siapa pun untuk dapat merebut kekuasaan melaluli wadah perpolitikan dalam rangka mewujudkan kesehjateraan masyarakat yang dipimpinnya
bebicara tentang kondisi masyarakat papua saat ini sanagt terpimpin dalam pendidikan politik negara yang skg di galakan di negara kesatuan republik Indonesia,maka sejak otonomi khusus belum ada sinkronisasi yang mencerminkan sinergitas dalam rangka mewujudkan masyarakat papua yang adil dan merata untuk di ketahui bahwa partai golkar sebagai partai yang sebagai solusi dalam dalam pemecahan persoalan bangsa maka khusus dalam kondisi papua saat ini maka ada baiknya sinesrgitas pemerintahan dalam keukatan politik yang kuat harus di wujudkan guna mendapatkan sinergitas yang mampu bergandengan tangan dalam mewujudkan cita -cita bangsa khususnya di papua
untuk itu karena sementara ini partai golkar sebagai partai yang mempunyai fraksi terbesar di papua tentu ada baiknya dapat memberikan kesempatan kepada kader terbaiknya untuk untuk duduk di eksekutif dalam rangka mewujudkan cita - cita tersebut diatas.
saat ini bung habel melkias suwae (hms) sebagai ketua dpd partai golkar propinsi papua dan di lihat dari track rekord beliau dalam kapasitas sebagai bupati kabupaten jayapura maka tidak salah kalau bung hms dapat di menangka agar sinergitas dalam mewujudkan pembanguan papua yang merata dapat di wujudkan....

>ir<