pidato ''curhat'' SBY tentang pengirim sms gelap

Berikut isi pidato lengkap SBY saat berbicara di Bandara Halim Perdanakusuma, sesaat sebelum keberangkatannya ke Kalimantan Barat, Senin (30/5/2011):

Saudara-saudara, selama dua hari libur, saya menerima tamu dan bertemu dengan banyak sahabat. Kita bicarakan banyak hal termasuk yang beredar di masyarakat, berkaitan dengan pemberitaan yang tidak jelas sumbernya, mengandung fitnah yang sangat keterlaluan.

Kalau bicara fitnah, banyak orang negeri ini yang menjadi korban, saya salah satunya. Selama mengemban amanah melalui pemilu yang sah dan demokratis, saya kira ratusan fitnah datang kepada saya. Selama ini saya memilih diam. Satu kali dua kali manakala fitnah itu keterlaluan, maka demi nama baik dan merupakan hak saya, saya perlu memberi penjelasan.

Banyak saudara-saudara kita di republik ini yang juga sering jadi korban fitnah. Tapi mereka tidak percaya, tidak bisa bicara dan tidak punya ruang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa mewakili mereka yg selama ini menjadi korban fitnah.

Saudara, sebagai WNI dan kepala negara saya sedih dan prihatin jika ada saudara kita memiliki perilaku menyebar fitnah tanpa beban apapun, tanpa merasakan. Tadinya saya berharap dengan teknologi informasi yang berkembang seperti SMS, Twitter, BB dan semua jenis media online itu bisa meningkatkan kehidupan bangsa. Itu yang harus dilakukan, bukan media itu digunakan untuk menyebarkan fitnah dan pembunuhan karakter, caci maki terhadap siapapun. Bukan cuma saya, tapi siapapun yang jadi korban teknologi informasi dewasa ini.

Saudara, apa yang saya ketahui, fitnah yang dilemparkan oleh seseorang dari tempat gelap sangat luar biasa. Saya katakan dengan bahasa terang, mereka tidak bertanggung jawab, tidak ksatria, pengecut karena tidak menampakkan diri.

Janganlah terus menerus menyebarkan racun fitnah. Muncullah secara ksatria, mari kita berhadapan demi hukum dan keadilan. Itu 1000 persen tidak mengandung kebenaran. Katanya ada mega skandal Bank Century, itu-itu lagi. Disebutkan tindakan saya yang tidak terpuji. Ada lagi dikatakan PD punya tabungan Rp 47 triliun dan demokrat harus menjelaskan. Terbalik logikanya. Dia yang menuduh dia yang membuktikan.

Jangan lakukan sesuatu dengan sembunyi melalui apa yang beredar sekarang ini. Zaman dahulu dengan alasan demokrasi belum mekar, belum ada kebebasan berbicara dan organ kekuasaan negara bisa ambil tindakan. Mungkin orang takut sampaikan pendapatnya. Sekarang tersedia media massa yang mendiskreditkan di antara kita. Ada tersedia dan sah. Silahkan saja, itu bagian dari kebebasan berbicara.

Saya tidak bisa menerima jika cara seperti itu berlangsung di negeri kita. Saya menyeru supaya tidak diteruskan. Saya juga menyeru mereka yang difitnah untuk menggunakan haknya.

Saya ingin menyeru pada masyarakat Indonesia, janganlah negeri ini jadi tanah dan lautan fitnah, tidak akan mencerdaskan bangsa. Marilah kita menjadi bangsa yang benar-benar beradab, civilized. Justru saat ini kita harus menyatukan langkah untuk bekerjabersama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Saya juga ingatkan, muncul situasi sekarang ini kegiatan mengadu domba satu sama lain. Mari kita aware satu sama lain.

Saya juga imbau media massa, yang punya peran sangat luhur juga, ariflah. Bayangkan kalau sebuah sumber yang sangat tidak jelas diangkat menjadi sumber berita. Rakyat kita ini dapat apa. Mestinya kita bersyukur ketika negeri kita saat ini memiliki momentum, telah melalui masa gelap. Jangan kita merugi energi kita habis untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Kehidupan yang bermoral, beretika, beradab, segalanya dipertanggungjawabkan secara ksatria, tidak pengecut.

 (di kutip dari detik.com)
>ir<

SBY tantang "berkelahi"

tidak salah kalau Presiden kita selalu curhat tentang apa yang dilalaminya berkaitan dengan kapasitas beliau sebagai Presiden Repubilk Indonesia terkadang karena tidak ada kisi normatif dalam menyampaikan kehendak sehingga ungkapan kepada Presiden kita melkebihi dari apa yang di sampaikan dan kita dengar secara wajar mulai dari kerbau hingga seks sesama jenis
tetapi itulah rsiko yang di dapatkan dalam negara demokratis yang hukunya tidak di jalankan secara baik dan benar sehingga mencerca presiden itu hal yang biasa menuru rakyat
yang paling krusial adalah figur SBY sebagai pembina partai Demokrat yang akhir - akhir inio di rundung persoalan korupsi tentunya karena SBY sebagai pembina maka kebijaana partai dalam anggaran dan bagaiman mendapatkan anggaran maka tyentu berkoordinasi dengan pembina tentu itu yang menjadi wacana di masyarakat.

muncul kekawatiran bahwa tampilnmya SBY dalam menjelaskan sendiri aqkar persoalan tentu mengindikasikan bahwa jangan samapai bawahan salah bicara ,samapai ruhut yang selama ini dikenal sebvagaiu corong partai di pangkas karena kekawatiran itu tentu kalau orang bersalah pasti sanagat berhat i hati dalam berbicara
maka tampilnya SBY sebagai pembicara langsung dapat di simpulkan sebagai sumbatan demokrasi dan terksesan tapil bertanggung jawab dalam menutupi sesuatu yang sangat krusial terjadi internalk dan di kuatrikan terbuka ke publik !!!

>ir<

Tupai pun bisa jatuh!!!

perumpaan diatas mungkin sangat tepat jika kita kaitkan dengan kondisi Partai Demokrat yang menmakan diri sebagai partai penguasa yang modrn,kredibel dan demokratis,ketika mereka kondisikan kemesraan dalam membagi kekuasan sekaligus membagai harta dan dan upeti muncul kerakusan yang sanagt luarbiasa dan menjadi indikator dalam konteks yang di sebut suap dan uang licin.

Demokrat sebenarnya mempunyai sistem yang lasim seperti organisasi pada umunya yang mempunyai seorang yang betuga dalam menjaga sekjaligus mempertanggungjawabkan keuangan kepada penanggung jawab dan juag pelindung dari p;artai tersebut sebut saja nama SBY,AUN,AM mereka adalah orang yang pasti mengetahui tentang proses dan keman dana partai yang di seving untuk 2014 akan di parkir sekaligus di proyeksi untuk kepentingan yang akan datang

yang menjadi korban adalah nasuridin yang sebenarnya dia tahu itu salah tetapi apa dikata ini dalam rangka mengamankan pimpinan jadi mau tidak mau harus berkeja dengan semangat namun tidak semua orang Indonesia seperti petinggi partai diatas muncul ketua MK yang malas tau dan akhirnya bobrok dri demokrat terkuak dan ini berrati hancurlah nama partai besar tersebut dan itu berati sepandai - pandainya tupai melompat pasti jatuh juga demokrat kau boleh bangga selama ini tapi sepertinya nad sudah mulai jatuh !!!!!!!

NEGARA YANG LUAS JANKAUAN YANG TERBATAS TENTU YANG DI PANEN TIKUS(korptor)PERAMPOK(teroris)dan KERIBUTAN(warna sari gusur,PSSI,dan lain - lain serta lain - lain akan datang lain-lagi!!!!

daerah yang luas adalah tantangan yang di hadapi pemangku kebijakan atau pemerintah dalam,mensehjaterakan masyarakat yang di pimpinnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah contoh pada pernyataan yang ada pada pendahuluan tulisan ini bahwa untuk memperpendek penglihatan hingga daerah yang ada paling bawah adalah  dengan menggunakan alat bantu.

pada konteks ini ketika kita berbicara pada mengurangi luas wilayah tentu tidak mungkin  karena akan berhadapan dengan isu disintegrasi bangsa , namun itulah persoalan utama yang selalu akan bersinggungan dengan arah dan semagant pemernitah dalam memajukan rakya yang tentunya sudah ada komitmen namun tetap akan tidak tercapai karena luas wilayah dan akan berimbas pada gagalnya kesehjahteraan dan akan muncul keinginan untuk kontaradiksi dengan negara dan disitulah muntul persoalan HAM

jadi karena persoalanya adalah jarak yang terbenttang maka sistem pemerintahan kita tidak bisa kita kopi paste dari sistem pemerintahan yang ada pada saat ini karena konsep yang ada adalah konfersi dari sistem monarki yang tentunya pengawasannya sudah berjalan berabad - abad dan sudah sanat mandri dengan demikian rentang kendali di perpendek bukan dengan konsep federasi namun menambah pilar namun pembagian peran dan tingkatan kordinasi yang langsung kepada akar rumput
maka dari kondisi diatas selain ada presiden  dan gubernur serta para menteri (khusus menteri saya belum mengerti apa peran mereka) perlu ada figur yang mempunyai kewenangan dalam
1. mengatur arah dan kebijakan tibmas(kepolisian hukum dan lainnya)
2. mengatur kebijakan ekonomi luar negeri dan integrasinya ke Indonesia
3. mengatur arah pengembangan lingkungan hidup dan perlindungan potensi SDM
4. mengatur arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah
5. dan lain - lain yang di anggap berpotensi terhadap percepatan kesehjahteraan masyarakat.
figur tersebut tersebut dengan sebutan presiden wilayah "PRESWIL'' dapat terbagai dalam 5 (lima) sampai 7 (tujuh) preswil tentu preswil mempunyai peran tidak mempenyai kewenangan TNI dan kebikajan luar negeri dan masing - masing wilayah mempunyai arah kebijakan tentang mata uang dan arah penjabarannya hal ini dimaksudkan untuk menimilasisr penggelapan dan kecurangan dalam dunia keuangan
dengan lingkupa kebijakan diatas maka preswil di tunjuk oleh Presiden namun arah kebijakan preswil di tentutakan oleh legislatif setinggkat DPR RI sekarang

demikian sedikit dari pandangan saya dan saran masukan dari saudara2 untuk melengkapi ini sangat di harapkan salam!!!!

>ir<

Bagaimana Negara mau maju!!! kalau kaki pendek!!!!

daerah yang luas adalah tantangan yang di hadapi pemangku kebijakan atau pemerintah dalam,mensehjaterakan masyarakat yang di pimpinnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah contoh pada pernyataan yang ada pada pendahuluan tulisan ini bahwa untuk memperpendek penglihatan hingga daerah yang ada paling bawah adalah  dengan menggunakan alat bantu.

pada konteks ini ketika kita berbicara pada mengurangi luas wilayah tentu tidak mungkin  karena akan berhadapan dengan isu disintegrasi bangsa , namun itulah persoalan utama yang selalu akan bersinggungan dengan arah dan semagant pemernitah dalam memajukan rakya yang tentunya sudah ada komitmen namun tetap akan tidak tercapai karena luas wilayah dan akan berimbas pada gagalnya kesehjahteraan dan akan muncul keinginan untuk kontaradiksi dengan negara dan disitulah muntul persoalan HAM

jadi karena persoalanya adalah jarak yang terbenttang maka sistem pemerintahan kita tidak bisa kita kopi paste dari sistem pemerintahan yang ada pada saat ini karena konsep yang ada adalah konfersi dari sistem monarki yang tentunya pengawasannya sudah berjalan berabad - abad dan sudah sanat mandri dengan demikian rentang kendali di perpendek bukan dengan konsep federasi namun menambah pilar namun pembagian peran dan tingkatan kordinasi yang langsung kepada akar rumput
maka dari kondisi diatas selain ada presiden  dan gubernur serta para menteri (khusus menteri saya belum mengerti apa peran mereka) perlu ada figur yang mempunyai kewenangan dalam
1. mengatur arah dan kebijakan tibmas(kepolisian hukum dan lainnya)
2. mengatur kebijakan ekonomi luar negeri dan integrasinya ke Indonesia
3. mengatur arah pengembangan lingkungan hidup dan perlindungan potensi SDM
4. mengatur arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah
5. dan lain - lain yang di anggap berpotensi terhadap percepatan kesehjahteraan masyarakat.
figur tersebut tersebut dengan sebutan presiden wilayah "PRESWIL'' dapat terbagai dalam 5 (lima) sampai 7 (tujuh) preswil tentu preswil mempunyai peran tidak mempenyai kewenangan TNI dan kebikajan luar negeri dan masing - masing wilayah mempunyai arah kebijakan tentang mata uang dan arah penjabarannya hal ini dimaksudkan untuk menimilasisr penggelapan dan kecurangan dalam dunia keuangan
dengan lingkupa kebijakan diatas maka preswil di tunjuk oleh Presiden namun arah kebijakan preswil di tentutakan oleh legislatif setinggkat DPR RI sekarang

demikian sedikit dari pandangan saya dan saran masukan dari saudara2 untuk melengkapi ini sangat di harapkan salam!!!!

>ir<

BECAUSE REEL AT YOU

bahwa sebagai makluk sosial maka segala sesuatu yang ada pada ku ingin kau pahami namun semua maksud itu ada padamu anda yang menetukan saya duduk,berdiri maupun berlari ''karena semua ada padamu''>ir<

pelantikan PD AMPG kota jayapura

bertempat di sekrtariat DPD Golkar kota Jayapura tnggal 14 mei 2010 dilangsungkan acara pelantikan Pimpinana Daerah (PD) AMPG kota jayapura sdr Simon Latua dan Arebo sebagai ketua dan sekretaris PD AMPG kota Jayapura 2010 - 2015

LPM Diminta Berperan dalam Pembangunan

Rabu, 26 Januari 2011
JAKARTA (Suara Karya): Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diminta berpe- ran
aktif untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, LPM harus meningkatkan sinergi
dengan aparat pemerintah mulai dari tingkat bawah untuk mengembangkan kemampuan
masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Untuk itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie
meminta LPM tidak diarahkan ke politik atau partai politik (parpol) tertentu. "Jangan
sekali-sekali LPM diarahkan ke politik. Kita bekerja dengan hati untuk masyarakat,"
katanya saat berbicara pada acara Orientasi Kerja LPM di Jakarta, Selasa (25/1).
Menurut dia, LPM harus merupakan gerakan masyarakat dan benar-benar
memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, LPM harus berdaya dan bekerja untuk
mengembangkan kemampuan masyarakat dan bukan sekadar bagi-bagi uang dari
pemerintah.
"Untuk itu, masyarakat bisa berkontribusi dan membantu pemerintah melaksanakan
pembangunan daerah. Jadi, tak boleh ada parpol mana pun mengklaim keberhasilan
ini," tuturnya.
Pada kesempatan ini, Aburizal lantas menceritakan berbagai program yang
dilaksanakannya saat menjadi Menko Kesra. Pertama, program untuk masyarakat
miskin yang dananya sepenuhnya berasal dari masyarakat. Untuk kelompok ini
terdapat program bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatan
masyarakat (jamkesmas). Selanjutnya kedua, untuk kelompok orang yang
sebenarnya mampu bekerja, tapi tidak tahu mau bekerja apa. "Di sini ada program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri," ujarnya.
Saat ini, alokasi dana untuk PNPM baru sebesar Rp 1,5 miliar per kecamatan.
Namun, idealnya dana PNPM itu mencapai Rp 3 miliar per kecamatan. "Karena itu,
saya minta Fraksi Golkar DPR memperjuangkan soal ini. Selain itu juga ada dana
bergulir untuk masyarakat," ucap Aburizal.
Sedangkan program ketiga berupa bantuan dana dari perbankan. Bentuknya berupa
kredit usaha rakyat. "Di mana jaminannya dari lembaga penjamin kredit. Pemerintah
memberikan dana kepada penjamin kredit yang besarnya 10 persen dari dana KUR
yang dikucurkan.
"Jika ketiga kelompok program ini berjalan, maka akan mampu meningkatkan
pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan," tuturnya.
Mitra
Sementara itu, Ketua Umum LPM Idrus Marham mengatakan, LPM berfungsi untuk
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan di daerah,
khususnya di pedesaan. Dalam hal ini, LPM harus menjadi mitra pemerintah mulai
dari tingkat bawah untuk melaksanakan pembangunan.
"LPM mengusung prinsip bottom up (masukan dan kebutuhan dari masyarakat)
untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan.
Kegiatan LPM memang diutamakan di daerah pedesaan, namun pembangunan
masyarakat urban di perkotaan juga penting. Ini karena kantong-kantong
kemiskinan bukan hanya di pedesaan, melainkan juga diperkotaan," katanya.
Seperti diketahui, LPM terbentuk pada 2000 melalui Deklarasi Bandung
menggantikan LKMD.
Dalam Deklarasi Bandung disepakati penggantian nama dari Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan dan fungsi LPM ini tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden
Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

>ir<

SEMINAR UNCEN MENCARI GUBERNUR PAPUA YANG TEPAT

berkaitan dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan gubernur propinsi Papua maka bertempat di aula Universitas Cenderawasih BEM Uncen bekerja sama dengan Menkopolhukam Republik Indonesia melaksanakan sebuah seminar yang berjudul Papua memerlukan Gubernur/Kepala Daerah yang mampu mempercepat kesehjateraan masyarakat.

dengan nanrasumber Bupati Jayapura Hebel Melkias Suwae(HMS), bupati Mimika Klemen Tinal,Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe saya sendiri tidak tau apa indikator ketiga figur ini di jadikan nara sumber namun dari segi amatan kita sehari - hari ketiga figur ini sengaja maupun tidak sengaja adalah calon pemimpin masa depan papua HMS sebagai ketua DPD Golkar Propinsi Papua dan juga Bupati Kabupaten Jayapura yang mempunayi track record yang luar biasa dengan jargon pemberdayaan yang di lirik DPP Partai Golkar sebagai kader yang tepat di calonkan sebagai Gubernur Papua,Klemen Tinal yang dari segi finansial sangat memadai mampu melakukan apa saja untuk pencitraan dan tentu Lukas Enenmbe sebagai ketua DPD partai Demokrat Papau yang sudah di rekomendsikan sebagai calon Gubernur tentu mempunyai kiat - kiat tersendiri untuk maju sebagai Gubernur Papua dan kemarin adalah situasi yang tepat untuk mengukur leadership dari ketiga figur diatas.

ketika saya berdiskusi dengan seorang senior saya yang juga adalah sorang dosen sebuah kampus ternama di Papua beliau menyampaikan bahwa dari ketiga nara sumber yang menyampaikan materi hanya seorang figur yang menyampaikan materinya berdasarkan apa yang sudah dikerjakan (di ketahui bahwa ketiga nara sumber adalah kapasitas sebagai bupati di daerahnya masing - masing)
dari penilaian tersebut diatas maka indikator dalam menyampaikan maksud jika ingin mempercepat kesehjateraan Masyarakat Papua dalam tatanan undang - undang otonomi khusus bagi papua maka hal yang harus di perhatikan adalah; 

data; sangat penting karena merupakan faktor yang utama dalam mengukur sejauh mana kebijakan dalam kesehjateraan guna mendapatkan perbandingan dalam bentuk penyeragaman dan penyamarataan
penguasaan materi; merupakan faktor utama dalam mengukur kapasistas seseorang sebagai pemimpin yang mampu menguasai apa yang di kerjakan dan tidak bersifat insidentil dengan kata lain tiba saat tiba akal tetapai berdasarkan konsep pengelolaan data maka dapat direncakan secara sistematis solusi dari persoalan yang ingin di tuntaskan untuk mencapai kesempurnaan.
konsepsiner; merupakan hal yang di utamakan seorang leadership bahwa dalam melakukan konsep pengembangan masyarakat hal yang ingin di jalankan merupakan kebijakan yang keluar dari konsep figur tersebut dan masukan dari orang lain merupakan reverensi yang dapat di perhatikan sebagai maukan yang sinergi dengan pikiran konsep yang di kelauakan dalam bentuk kebijakan.


berdasakan kondisi yang terlihat diatas maka bukan hanya dapat di sampaikan secara sistematis diatas kertas tetapi dapat di buktikan menjadi pemangku kebijakan pada daerah tingkat II yang di pimpin tentu ketiga figur diatas adalah pemangku kebijakan pada daerah masing - masing maka dapat dilihat apakah ketiga figur tersebut diatas  mempunyai trade mark sesuai dengan kriteria menyampaikan maksud sebagai calon Gubernur Propinsi Papua................saya  anda dan kita yang menilai!!!!

>ir<

poltik langit biru vs ladang kuning

ketika semangat Persiden SBY mengusung perubahan yang di pelopori dengan pembentukan sebuah kekuatan baru di Indonesia yang muncul dengan lebel demokrat semua rakyat indonesia hampir 60% mengusung sosok SBY menjadi pemipin yang dapat menjalankan reformasi dengan baik namun sanagt berbeda ketika periode pertama kenyataan yang nampak dimana - mana adalah kekecewaan dari berbagai macam komponen tentang hasil yang sudah di jalankan oleh kabinet indonesia jilid satu ,tentu kekecewaan itu pasti ada alsananya...

namun syukurlah bahwa masyarakat menganggap baiklah kita berikan kesempatan berikut dan seperti biasa SBY keluar sebagai Presiden dan seperti negeri diawan biru.... tak pernah lepas dari persoalan baik yang bersifat alami dan juga yang beranding lurus dengan kebijakan pemerintah mulai dari skenario pencekalan kinerja KPK, teroris,PSSI,pembajakan,penggusuran dan tegangan antara negara tetangga.

dari persoalan yang terjadi dari detik - ke detik boleh di kata politik langit biru di lakoni oleh pemerintahan sekarang bisa jadi SBY nya punya maksud baik namun tidak bagi rangkainnya ke bawah yang penuh kekawatiran jika eksistensi SBY merosot pada 2014 nanti karen sesuai undang - undang dasar 1945 jabatan presiden hanya 2(dua) periode namun klu kita kembali kepada plitik langit biru maka sepertinya ada hal yang tidak beres pijakan pada pemilihan presiden lalu namun untuk konsis itu sepertinya saya tida terlalu masuk....

namun filosofi poltik langit biru dimana selalu menembakan sesuatu ke langgit biru dan kita sebagai penonton di buat menengadah terus hingga kecapaian yang kita dapatkan dan tentu otomatis sesuatu yang ada di depan kita sudah tidak ada konsentrasi untuk melihatnya secara jerni.

artinya sepertinya kita selalu di buat untuk menonton persoalan yang satu dari persoalan yang lain sehinga jelas energi kita hanya habis untuk menyelesaikan persoalan ketimbang menjawab persoalan - persoalan bangsa untuk menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan negara kita.

dan tentu persoalan bukan tampa anggaran dan semua kejadian pasti berkaitan dengan kewenangan dari orang - orang kepercayaan SBY dan kalau seperti itu sudah bisa di tebak. saya ada adalah warga negara RI yang berdomisil di Propinsi Papua hampir kejadian penembakan terjadi di papua yang klimaksnya terjadi video kekerasan yang menjadi pertanyaan kenapa terjadi di daerah yang dipimpin oleh seorang pimpinan dmokrat di tingkat propinsi papua,namun ada seditikit pemberlakuan politik langit baru scara region dipapua dimana salah satu kader pettinggi demokrat di kabuapetn tertwntu dilantik sebagai bupati dan disaat bersamaan yang bersangkutan di pecat ini jelas membuat kita bisa berpikir blak - blakan bahwa benar pemerintah sangat sadar tentang korupsi padahal yang sebenarnya untuk menutupi opini tentang penembakan - penembakan di daerah tertentu.

dengan demikian poltik langit biru merupakan kondisi yang dibuat selalu untuk menciptakan konspirasi yang tujujuannya adalah mendidamkan opini yang memojokan pemerintahan jelas hal ini sangat merugikan semangat reformasi yang pastinya berjalan di tempat feformassi ala pemerintahan sekarang boleh dikata reformasi mobil bekas yang di beli pemerintahan sekarang dan membuat kita habis - habisan karena kerja kita hanya untuk memperbaiki dan memperbaiki  tampa berjalan mulus harapan kita tahun 2014 menjadi tonngak dalam meperbaiki perjalanan reformasi dengan pengadan mobil baru agar kita berjalan mulus sampai tujuan. maka mungkin yang perlu kita lakukan penggalakan poltik ladang menguning karena berapapun banyaknya kita yang memandang ladang yang sudah mulai menguning maka akan tidak pernah bosan dan didalamnya ada inspirasi cara panen ,cara jual, cara olah , cara masak dan tentu bagaiman di rasakan oleh semua rakyat Indonesia.

jadi janganlah memandang kepada langit yang kosong yang tidak pernah kita mendapatkan inspirasi jangankan cara untuk sampai di sanapun sepertinya tidak akan mungkin,dan Partai Golongan Karya sebagai partai yang mampu membwah kita memandang pada nan mengunig dan otomatis rencana pembelian kendaraan untuk membawa amanat reformasi bukan lagi yang bekas melainkan yang baru dan mempunyai kapasitas dan kemapanan untuk menjalajahi ibu Pertiwi dan semoga perang ini berakhir dan kuning mejadi solusi.........>ir<

MRP adalah istri dari undang - undang otonomi khusus untuk Papua..

seperti penjelasan sebelumnya tentang dilema undang - undang otonomi khusus sebagai jembatan emas maka ketika undang - undang lahir pada tahun 2001 maka di di baratka seorang pria yang mempunyai potensi dalam bekerja untuk mamajukan masyarakat papua sama dengan amsyarakat lain di luar Papua.

namun seperti biasanya dalam kehidupan sehari - hari seorang pria tidak akan sempurna dalam melaksanakan aktifatasnya sehari - hari jika di tidak ada pendamping yang selalu mendampingi dalam melakukan aktifitas masing - masing.

maka peran undang - undang otonomim khusus dalam kebijakan penting di Papua sebelum di konsultasi kan ke publik maupun negara maka baiknya diminta pertimbanga dari pada istri tercita.

disinlah kehadiran MRP dengan filosofi seorang istri tentu di harapkan memberikan pertimbangan yang subtansial terkait dengan kulturalisme dalam masyarakat Papua supaya diangkat menjadi kearifan lokal dalam mensejajarkan masyarakat papua dengan daerah lainnya.

MRP yang terbit sesuai dengan PP 54 berdasarkan funsi tersebut diatas maka berperan selain mengangkat kerarifan lokal untuk menjadi pertimbangan perlu juga bersama - sama dengan Gubernur maupu DPRP mengusahan kelahiran putra - putra potensial yang hadir dalam mebantu mengawal apa yang sudah di cita - citakan pada undang - undang otonomi khusus thn 2001 untuk papua yang di sebut dengan nama perdasi dan perdasus tentunya kahadiran peraturan - peraturan tersebut bukan perkara mudah sehingga boleh di katakan keseriusan dari komponen terkait haruslah serius sehingga slogan otsus adalah undang - undang yang mamjukan kesetaraan masyarakat dalam bingkai NKRI tidak luntur.tetapi terus di kembangkan ..

>ir<

dilema otonomi khusus papua sebagai jembatan emas

kata poltisi kita ''otsus papua'' adalah jembatan emas menuju kemandirian masyarakat Papua menuju visi menjadi tuan di negeri sendiri.mungkin dari pengertian kalimat tersebut sangat masuk di akal karena suatu jembatan apa lagi terbuat dari emas dapat di bayangkan nilai yang di pertaruhkan untuk itu.

 seperti di katahui bahwa otsus merupakan solusi pemerintah NKRI setelah terjadi semacam ketidaka percayaan rakyat papua sebagai masyarakay yang di identifikasi sebagai warga negara Indonesia sepertinya tidak sejalan dengan semangat yang di usung dalam UUD 1945 dan selama hampir dua dasawarsa rakyat hidup dalam ketidak pastian dan menjadi klimks adalah menginginkan untuk melepaskan diri dari negara kesatuan republik Indonesia maka tawaran pemerintah bahwa akan ada jaminan yang lebih berpihak ke orang papua untuk mengejar ketertinggalan yang ada dengan kewenangan apa saja asal jangan kebijakan moneter,luar negeri tentu regulasi itu diataur dalam bentuk undang - undang yang konsep nya di pikirkan oleh para elit politiik papua saat itu 

namun karena saaqt iitu bahasa yang muncul adalah otsus adalah jembatan emas maka terjamahan kepada nilai finansial tampa lebih dulu memikirkan mekanisme dalam mengatur sistem yang mengawal droping dana dengan lebel otsus untuk dapat lebih menyentu kepada masyarakat.

dan sampai saat ini ada prodan kontra tentang nilai yang sudah di turunkan dengan kenyataan di masyarat mengenai percepatan mendasar yaitu,pendidkan kesehatan perlindungan anak dan perempuan serta infrakstruktur yang sepertinya tidak berbanding lurus,tentu ini bukan persoalan ''dikasih uang pasti diam''

tetapi bagaimana pembiyaan tentang persoalan klasik dan melengenda di papua harus di tuntaskan tentu berdasarkan mekanisme yang di atur melalui siklus regulasi dengan komponen ,gubernur,dprd,mrp dan masyarakat 

dimana dengan ilustrasi otsus adalah;

seorang pria gagah dan di peristri oleh mrp dengan anak2 yang di harapkan lahir dalam bentuk perdasus dan perdasi tentu dengan persetujuan/usulan orang tua wali sebagai saksi gubernur dan dprp harus berjalan dengan peran aktif dari masing tampa kecrigaan yang berarti dari pemilik hulayat(Indonesia) agar keluarga ini dapat bekerja maksimal dalam rangka pemenuhan kebtuhan masing-masing.

dengan demikian saya tidak setuju jembatannya dari emas otomatis dalam perjalanan banyak yang congkel dan isi di saku akibatnya belm sampai kilo meter 25 ambruk dan sudah tentu tau akbatnya padahal kita baru di kilo 11 jadi sebaiknya dari ''jembatan kayu'' saya jd nggk ada yang mau congkel2 

mungkin kedengarannya lucu tetapi akibat dari kesemerautan di atas maka otomatis sengaja maupun tidak sengaja tujuan dari makna jembatan emas itu akan sirna dan itu akan berubah jadi jembatan kayu yang cepat rapuh dan tentu tujuan kita tidak tercapai oleh karena itu yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mempunyai komitmen bersama bahwa jika memang otsus adalah soluisi maka manfaatkan sebaik mungkin sebelum kita terperosot lebih jauh ke tempat yang akan mendengungkan ketidakpastian nasip kita

>ir<

Politik Pencitraan antara nyata dam maya

Demokrasi negara kesatuan republik Indonesia sudah semakin dewasa dengan dinamika poltik yang legalitas formalnya di tentukan melalui suara rakyat hal ini merupakan acuan kepada pihak - pihak yang ingin mendapatkan legitimasi sebagai pemimpin yang di tentukan melalui masyarakat dalam kehidupan demikrasi tentunya selayaknya melakukan pencitraan

seorang pesepak bola akan menjadi tenar jika yang bersangkuta mempunyai kelebihan skil dan tentu akan dilirik oleh klub besar dan tim elit yang tentunya melambungkan namnya tetapi akan sangat menjadi lucu kalau seorang yang menamakan diri pemain bola namun tidak mempunyai skil individu namun mempromosikan nya luar biasa maka yang terjadi akan menjadi bahan tertawaan dan akan di hina.

seorang penyanyi akan dikenang selamnya jika akan mampu menghibur namun sesorang aka segera di lupakan jika sekedar menempatkan diri pada momen tertentu yang mengangkat kansnya karena momen tsb bukan karena skil (bedakan bruri marantika dan norman)

seorang yang mempunyai keinginan seperti yang kita sebut kan diatas atau bab awal boleh di kata politikus maupun profesional dan birokrat yang ingin mendapat legalitas sebagai pemimpin guna mensehjaterakan masyarakat

berbicara dinamika politik di papua saat ini tentu sebentar lagi akan melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada saat ini muncul birokrat2 yang memang sudah menjadi pemimpin didaerah kabupaten kota melakukan poltik pencitraan dalam rangka mendapatkan simpati dari rakyat dan apapun dilakukan hanya untuk menjadi terkenal dan dikenal rakyat (artis mendadak) mulai dari yang wajar seperti melakukan kunjungan sampai pemberian bonus yang bukan pada tempanya yang sepertinya semua hal dan momen digunakan hanya untuk terkenal tentu pada persoalan inimembetuhkan biaya yang tidak sedikit dan banyak orang berpikri bahwa ini langka yang tepat sehingga tidak tanggung milyaran di gelontorkan untuk itu.

namun  yang menjadi pertanyaan apakah semangat yang di usung dengan model pencitaran yang tidak masuk akal ini dapat sejalan dengan kemauan orang yang melegitimasi kita sebagai pemimpin artinya apakah semangat kita apakah bisa di pertanggung jawabkan dengan track rekord sebagai pemimpin pada lingkup yang kecil,karena masyarakat saat ini sanagat membuthkan materi yang di dapat menggunakan uang sehingga kita masuk dengan model pencitraan yang yang menhabur uang disaat masyarakt antusias maka kita boleh menjustifikasi bahwa itulah dukunga tersebut???

tentu ini menjadi pertanyaan namun masyarakat sekarang adalah masyarakat yang melangka dari etafe satua ke etafe yang lebig tinggi sehingga penilaian itu akan datang apda diri2 mereka sendiri

konkritnya apakah semangat pencitraan sekarg adalah memang ibarat pemain sepak bola yang mempuyai skil untuk mampu membawa juara pada papua atau seorang pecundang yang yang tidak punya skil namun semanagt tampa visi yang jelas akan menjadi tertawan jika kita paksakan menjadi pemain di saat krusial mari kita renungkan!!!!!

>ir<

 

sinergi pemerintahan wujudkan pembangunan merata

hampir berabad - abad lamanya sistem pemerintahan di tentukan oleh sistem monarki yang di tinjau dari sinergi dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat yang di pimpinnya dan terbukti banyak saksi bisu dalam bentuk peninggalan dinasti tertentu yang menunjukan kepada kita betapa hebatnya pengendalian pemerintahan yang dipimpin pada masanya!!!
demokrasi yang di denggungkan skg sebenarnya adalah wujud dari persamaan hak dan pangakuan sebagai sesama manusia yang memberikan peluang kepada siapa pun untuk dapat merebut kekuasaan melaluli wadah perpolitikan dalam rangka mewujudkan kesehjateraan masyarakat yang dipimpinnya
bebicara tentang kondisi masyarakat papua saat ini sanagt terpimpin dalam pendidikan politik negara yang skg di galakan di negara kesatuan republik Indonesia,maka sejak otonomi khusus belum ada sinkronisasi yang mencerminkan sinergitas dalam rangka mewujudkan masyarakat papua yang adil dan merata untuk di ketahui bahwa partai golkar sebagai partai yang sebagai solusi dalam dalam pemecahan persoalan bangsa maka khusus dalam kondisi papua saat ini maka ada baiknya sinesrgitas pemerintahan dalam keukatan politik yang kuat harus di wujudkan guna mendapatkan sinergitas yang mampu bergandengan tangan dalam mewujudkan cita -cita bangsa khususnya di papua
untuk itu karena sementara ini partai golkar sebagai partai yang mempunyai fraksi terbesar di papua tentu ada baiknya dapat memberikan kesempatan kepada kader terbaiknya untuk untuk duduk di eksekutif dalam rangka mewujudkan cita - cita tersebut diatas.
saat ini bung habel melkias suwae (hms) sebagai ketua dpd partai golkar propinsi papua dan di lihat dari track rekord beliau dalam kapasitas sebagai bupati kabupaten jayapura maka tidak salah kalau bung hms dapat di menangka agar sinergitas dalam mewujudkan pembanguan papua yang merata dapat di wujudkan....

>ir<

dilema survei Partai Golkar

sebagai partai yang menjadi pioner kehidupan berbangsa dan bernegara pada Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya partai golkar memainkan peran menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
namun dalam memainkan peran itu tentu ada tantangan ketika kebijakan dalam fungsi di atas di buktikan salah satu contoh adalah sistem konfensi yang di reduksi dalam juklak 02 dpp partai golkar yang terkenal dengan istilah survei 
survei sangat tepat namun kesadaran para kader tentang arti dan makna  survei tidak mencerminkan bagaimana kita bersatu untuk memenangkan partai golkar dalam memainkan peran kebijaksanaan dalam meajukan masyarakat.
jika melihat kekalahan pada pilpres 2004-2009 adalah bukti dari kondisi itu dan jika saya menilik kepada kondisi terkini di papua tentang persiapan pemilihan gubernur papua maka seharusnya melihat hubungan hirarki antara pemilihan legislatif dengan pemilihan legislatif artinya pada daerah tertentu yang fraksinya mayoritas(golkar) maka pemilihan kepala daerah pada tingkatan dpd 1maupun dpd ii sudah di tentukan pada musda artinya siapa yang terpilih sebagai ketua golkar pada tingkatan dimaksud maka sudah ada bargening sebagai kepala daerah hal ini boleh berbeda jika fraksi golakr pada tingkatan daerah tertentu kurang atau minoritas maka tentu harus di tempu dengan survei
salah satu contoh ketika hms terpilih sebagai ketua dpd golkar papua maka bargening yang ahrus di banguan adalah hms calon gubernur dari partai golkar seiring dengan fraksi yang sudah memadai hal ini dapat menutup para kadert yang sudah terlanjur membangun pencitraan dan tidak di akomodir maka akan berpengaruh terhadap komitmen bersama dalam menangkan partai golkar pada pilkada
masukan saya untuk calon presiden mendatang bung ical sudah harus di bargening untuk menjadi calon presiden Indonesia supaya dapat di bangun suatu akselerasi dalam memenagkan pilpres 2014 


>ir<